Tokoh agama sekaligus mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif resmi menjabat sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/6/2017). Ia dilantik bersama delapan anggota Dewan Pengarah dan Kepala UKP-PIP oleh Presiden Joko Widodo.
Buya Syafii Maarif, begitu ia akrab disapa mengaku Dewan Pengarah tersebut belum punya rencana kerja. Dia menuturkan, akan rapat dulu dengan anggota Dewan Pengarah lainnya setelah resmi dilantik.
"Kami belum bertemu, harus rapat dulu baru menentukan (rencana kerja)," kata Buya Safii menjawab pertanyaan wartawan di Istana Negara, Jakarta.
Kendati begitu, ia berpandangan lembaga UKP-PIP ini memiliki cukup berat, karena harus merebut kepercayaan publik. Sebab lembaga serupa dulu juga pernah dibentuk mulai dari Presiden RI pertama Soekarno dan Presiden RI kedua Soeharto, namun sebelumnya belum ada yang berhasil.
"Ini berat ya, bagaimana merebut kepercayaan publik kembali kepada lembaga ini, kan sudah tiga kali. Dulu zaman bung Karno ada namanya indoktrinasi tentang Tubapi (Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi) gagal, kemudian P4 (era Soeharto) gagal. Ini yang ketiga harus berhasi, kalau tidak berhasil menurut saya kasihan negara ini," terang dia.
Dia menambahkan, tantangan besarnya ke depan adalah bagaimana membawa Pancasila sebagai nilai-nilai luhur ke seluruh lapisan masyarakat hingga kelas paling kecil. Terutama adalah mewujudkan sila ke-5, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasalnya selama ini ketimpangan sosial di masyarakat Indonesia sangat tajam.
"Ini yang menurut saya penting sekali untuk melawan radikalisme dan segala macam itu, ini dulu (harus diselesaikan). Sila ke-5 itu sejak kita merdeka, proklamasi itu tidak dijadikan secara penuh dalam strategi pembangunan nasional, itu masalah kita," ungkap dia.
Namun menurutnya, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla saat ini masih berusaha melaksanakan sila ke-5. UKP-PIP yang baru dilantik, kata dia, sifatnya membantu.
"(pemerintah laksanakan sila ke-5) Masih berusaha, ya memang pemerintah yang pokok, kami membantu saja. Ini kan unit kerja, ya kami membantu memberikan masukan kepada Presiden. Jadi kami rapat mungkin sekali sebulan, bertemu Presiden tiga bulan sekali, itu menurut Keppres yang baru itu," tutur dia.
TERPOPULER
