facebook

PPP: Tujuh Persen WNI Ingin Ubah NKRI Jadi Negara Khilafah

Ririn Indriani
PPP: Tujuh Persen WNI Ingin Ubah NKRI Jadi Negara Khilafah
Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan periode 2016-2021 Romahurmuziy [suara.com/Oke Atmaja]

Sekelompok kecil yang berpotensi ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah ini bila dibiarkan bisa membesar.

Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) prihatin terhadap adanya sekelompok kecil masyarakat Indonesia yang berpotensi ingin mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi negara khilafah.

"Dari hasil survei, ada sekitar tujuh persen WNI yang berpotensi ingin mengubah NKRI menjadi negara khilafah. Meskipun jumlahnya kecil, tapi kalau dibiarkan akan menjadi besar," kata Ketua Umum PPP, Muhammad Romahurmuziy, di sela acara buka puasa bersama di Kompleks Rumah Jabatan Anggota DPR RI di Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Menurut Romy, panggilan akrab Romahurmuziy, menyikapi isu tersebut, DPP PPP mengundang mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), KH Asy'ad Ali, untuk menyampaikan kuliah Ramadan dengan topik seputar penyebab dan perkembangan kelompok terorisme di dunia internasional maupun di Indonesia.

Asy'ad Ali dalam ceramahnya, Romy menyebutkan, bahwa dari hasil survei ada sekitar tujuh persen WNI yang setuju ingin melakukan perubahan bentuk negara Indonesia dari NKRI ke khilafah.

"Potensi ini harus segera diantisipasi agar tidak makin membesar," katanya.

Menurut Romy, tugas PPP sebagai partai politik berbasis Islam, menjadi kanal guna mengantisipasi kecenderungan warga yang ingin mengubah ideologi.

WNI yang berpandangan ingin mengubah NKRI, kata dia, hanya sebagian kecil, tapi pandangan tersebut harus diluruskan lagi, dan meluruskannya dengan pendekatan persuasif, tidak bisa dengan kekerasan.

"Umat Islam, kelebihanya berperilaku lemah-lembut, sehingga dapat bersikap persuasif. Karena itu, agama Islam terus berkembang," katanya.

Romy menambahkan, dari tujuh persen WNI yang setuju ingin perubahan NKRI, sekitar 1,5 persen di antaranya setujui perubahan NKRI dengan cara kekerasan.

"Kelompok ini, meskipun jumlahnya sangat kecil, tapi harus segera diantisipasi, karena kalau dibiarkan akan menjadi besar," katanya. (Antara)

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS