Komnas HAM: Mari Tutup Kegaduhan Nasional

Pebriansyah Ariefana | Dian Rosmala | Suara.com

Jum'at, 09 Juni 2017 | 14:33 WIB
Komnas HAM: Mari Tutup Kegaduhan Nasional
Komnas HAM melakukan pertemuan dengan Menkopolhukam Wiranto di Jakarta, Jumat (9/6).

Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta semua pihak menghentikan kegaduhan pascapemilihan umum kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta. Komnas HAM tengah menindaklanjuti dugaan pelangaran HAM di penangkapan sejumlah pihak yang sebelumnya anti-Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Jumat (9/6/2017) siang ini Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bertemu dengan jajaran Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Mereka ingin menyampaikan permintaan dari Presidium Alumni 212 agar kasus hukum yang pimpinan FPI, Rizieq Shihab dan Muhammad Al Khathathath tidak dilanjutkan.

Presidium Alumni 212 itu dibentuk dari tokok-tokoh yang ikut beberapa jilid demo 'Aksi Bela Islam'. Demo ini ditujukan untuk mendesak polisi pencarakan Ahok yang dinilai menodai agama.

"Jawaban dari mereka cukup progresif. Mereka akan melakukan pertemuan internal di jajaran Kemenkopolhukam, kemudian disampaikan kepada Menkopolhukam dan kemudian menkopolhukam akan menyampaikan ke Presiden," tutur Pigai di Kantor Kemenkopolhukam.

Pigai datang ke Kemenkopolhukam bersama tiga orang komisioner Komnas HAM lainya, yaitu Siane Indriani, Hafid Abbas, dan Ansori Sinungan. Keempatnya tidak diterima oleh Menkopolhukam Wiranto, melainkan oleh Sesmenko Polhukam, Letjen TNI Yayat Sudrajat.

Menurut Pigai, pihaknya meminta kepada Kemenkopolhukam agar kegaduhan nasional akibat kasus hukum yang dituduhkan kepada ulama dan aktivis, dihentikan dengan cara menghentikan proses hukum kasus-kasus tersebut.

"Kami memiminta mari kita tutup kegaduhan nasional, kita bekerja satu setengah tahun lagi. Satu setengah tahun lagi kita bekerja untuk secara serius, sebagaimana cita-cita Nawacita," ujar Pigai.

Jika kegaduhan ini terus terjadi dan tidak ada langkah penyelesaiannya, maka realisiasi cita-cita Nawa Cita akan terganggu. Sebab itu, Komnas Ham berharap agar Presiden Jokowi segera menghentikan gejolak sisa-sisa Pilkada DKI.

"Presiden harus mengambil alih untuk memutus mata rantai seluruh kegaduhan nasional ini," kata Pigai.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Komnas HAM Jelaskan Alasan Ingin Urus Aduan Kriminalisasi Ulama

Komnas HAM Jelaskan Alasan Ingin Urus Aduan Kriminalisasi Ulama

News | Jum'at, 09 Juni 2017 | 14:19 WIB

Komnas HAM Minta Pemerintah Tutup Kasus Rizieq Shihab

Komnas HAM Minta Pemerintah Tutup Kasus Rizieq Shihab

News | Jum'at, 09 Juni 2017 | 12:58 WIB

Urus Aduan Kriminalisasi Ulama, Komnas HAM Bertemu Wiranto

Urus Aduan Kriminalisasi Ulama, Komnas HAM Bertemu Wiranto

News | Jum'at, 09 Juni 2017 | 11:09 WIB

Komnas HAM Mendukung Fatwa MUI Tentang Penggunaan Medsos

Komnas HAM Mendukung Fatwa MUI Tentang Penggunaan Medsos

News | Selasa, 06 Juni 2017 | 15:22 WIB

Komnas HAM Sesalkan Media Sosial Jadi Sarang Ujaran Kebencian

Komnas HAM Sesalkan Media Sosial Jadi Sarang Ujaran Kebencian

News | Selasa, 06 Juni 2017 | 14:00 WIB

Soal Persekusi, Komnas HAM: Kebebasan Tak Boleh Hina Orang Lain

Soal Persekusi, Komnas HAM: Kebebasan Tak Boleh Hina Orang Lain

News | Selasa, 06 Juni 2017 | 13:46 WIB

Komnas HAM Kutuk Aksi Persekusi

Komnas HAM Kutuk Aksi Persekusi

News | Selasa, 06 Juni 2017 | 12:37 WIB

Komnas HAM ke KPK Urus Kasus Penyiraman Novel

Komnas HAM ke KPK Urus Kasus Penyiraman Novel

News | Senin, 05 Juni 2017 | 15:24 WIB

Komnas HAM Pantau Kasus Makar dan Ulama, Buat Apa?

Komnas HAM Pantau Kasus Makar dan Ulama, Buat Apa?

News | Senin, 05 Juni 2017 | 14:26 WIB

Terkini

Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!

Fakta Baru Kasus Begal Damkar di Gambir: 3 dari 5 Pelaku Ternyata Penjahat Kambuhan!

News | Rabu, 15 April 2026 | 20:30 WIB

Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026

Catat! Ini Jadwal Lengkap Keberangkatan Haji Indonesia 2026

News | Rabu, 15 April 2026 | 20:25 WIB

Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC

Atasi Sampah Cilincing, Pemprov DKI Bakal 'Sulap' Limbah Kerang Jadi Material WC

News | Rabu, 15 April 2026 | 20:02 WIB

Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar

Solidaritas Tanpa Batas: Donasi WNI untuk Rakyat Iran Tembus Rp9 Miliar

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:49 WIB

Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026,  Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!

Baleg DPR Sepakati Perubahan Prolegnas 2026, Ada Lima RUU Baru Masuk Ini Daftarnya!

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:43 WIB

22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah

22 Tahun Nasib PRT Dipingpong, RUU PPRT Kini Terkatung-katung di Tangan Pemerintah

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:39 WIB

Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang

Sopir Ambulans Kena Order Fiktif Debt Collector, Berujung Disuruh Tagih Utang

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:36 WIB

BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara

BNI Lepas Timnas ke Thomas & Uber Cup 2026, Tegaskan Komitmen Jaga Tradisi Juara

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:36 WIB

KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT

KSPI Boikot May Day di Monas, Tagih Janji Presiden soal RUU PPRT

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:05 WIB

Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel

Gubernur Pramono Lantik Serentak 11 Pejabat DKI: Syafrin Liputo Resmi Jadi Wali Kota Jaksel

News | Rabu, 15 April 2026 | 19:03 WIB