REGIONAL:
Suara.com - Republik Rakyat Donetsk (RRD), organisasi sekaligus wilayah pemberontak di Ukraina, memproklamasikan pendirian negara baru yang diberi nama Malorossiya. Negara baru tersebut dideklarasikan untuk menggantikan Ukraina.
Proklamasi tersebut, seperti dilansir Sputnik, Selasa (18/7/2017), dibacakan langsung oleh pemimpin tertinggi RRD Aexander Zakharchenko. RRD sendiri adalah organisasi pemberontak yang pro-Rusia.
“Kami dengan ini menyatakan pendirian negara Malorossiya. Dengan proklamasi ini juga, Malorossiya adalah negara muda yang independen,” tegas Zakharchenko.
Ia mengatakan, proklamasi itu juga merupakan bentuk eliminisi atau tak lagi mengakui Ukraina yang kekinian dikuasai kelompok “Kanan” sebagai negara berdaulat.
Karenanya, segala urusan pemerintahan, ekonomi, sosial dan kebudayaan warga Ukraina akan ditransisikan kepada negara Malorossiya yang berarti “Rusia Kecil” selama tiga tahun ke depan.
“Pendirian Malorossiya juga merupakan solusi untuk mengakhiri konflik dan perang sipil di Ukraina. Ini juga solusi bagi negara Ukraina yang dikuasai kelompok-kelompok Neo-Fasis/Neo-Nazi gagal. Kami meminta seluruh warga internasional mendukung negara baru Malorossiya,” pintanya.
Nantinya, kata dia, ibu kota negara Malorossiya adalah kota Donetsk. Sementara Kiev, ibu kota Ukraina, akan diposisikan sebagai kota sejarah budaya.
“Kami yakin negara baru ini akan segera mendapat pengakuan dari seluruh rakyat dan warga dunia. Sebab, kami kekinian sudah didukung oleh rakyat dari 19 daerah besar Ukraina,” terangnya.
Proklamasi Malorossiya itu dikecam oleh Presiden Ukraina Petro Poroshenko. Ia juga bertekad akan kembali merebut wilayah-wilayah yang dikuasai kaum pemberontak.
“Kami akan memulihkan keadaan seperti sedia kala. Tak ada satu pun daerah yang boleh memproklamasikan negara baru yang nanti pasti gagal,” tegasnya.
Sementara Presiden Rusia Vladimir Putin dan pejabat tinggi lainnya belum berkomentar mengenai proklamasi tersebut.
Untuk diketahui, rezim kanan Ukraina berhasil melakukan kudeta dan naik ke tampuk kekuasaan sejak 2014. Sejak itulah banyak kelompok rakyat menyatakan memberontak dan melakukan perlawanan bersenjata. Hingga kekinian, jumlah korban jiwa dalam perang sipil itu mencapai 10.000 orang.
TERPOPULER
