Hari ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menetapkan kader Partai Golkar menjadi tersangka kasus korupsi proyek e-KTP. Namanya selama ini sudah sering disebut. Dia mantan anggota DPR bernama Markus Nari.
"KPK menetapkan MN, anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi, dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.
Markus diduga berperan dalam memuluskan atau mempengaruhi proses pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR.
"Sebagaimana sudah terungkap dalam fakta persidangan dan juga sudah kita saksikan bersama-sama dalam proses pembuktian untuk dua orang terdakwa Irman dan Sugiharto, terdapat sejumlah indikasi peran dari MN," ujar Febri.
Febri menerangkan peran Markus dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Bersama-sama sejumlah pihak lainnya, Markus diindikasikan memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP pada tahun 2012.
"Saat itu sedang dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek KTP elektronik Tahun Anggaran 2013 sekitar Rp1,49 triliun," tutur Febri.
Selain itu, Markus juga meminta sejumlah uang pada Irman, terdakwa satu dalam persidangan yang sudah di mulai dan sedang berproses, sekitar sebanyak Rp5 miliar.
"Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada tersangka MN," ucap Febri.
Febri mengatakan indikasi penerimaan atau pemberian lain akan terus diperdalam pada proses penyidikan, baik untuk tersangka Markus ataupun untuk pihak-pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana dalam proses pembahasan pengadaan e-KTP.
"Terhadap MN disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jucnto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Febri.
"KPK menetapkan MN, anggota DPR RI periode 2009-2014 sebagai tersangka karena diduga melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi, dalam pengadaan paket penerapan KTP elektronik tahun 2011-2013 pada Kementerian Dalam Negeri," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan.
Markus diduga berperan dalam memuluskan atau mempengaruhi proses pembahasan dan penambahan anggaran proyek e-KTP di DPR.
"Sebagaimana sudah terungkap dalam fakta persidangan dan juga sudah kita saksikan bersama-sama dalam proses pembuktian untuk dua orang terdakwa Irman dan Sugiharto, terdapat sejumlah indikasi peran dari MN," ujar Febri.
Febri menerangkan peran Markus dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Bersama-sama sejumlah pihak lainnya, Markus diindikasikan memperkaya sejumlah korporasi yang terkait dalam pelaksanaan proyek e-KTP pada tahun 2012.
"Saat itu sedang dilakukan proses pembahasan anggaran untuk perpanjangan proyek KTP elektronik Tahun Anggaran 2013 sekitar Rp1,49 triliun," tutur Febri.
Selain itu, Markus juga meminta sejumlah uang pada Irman, terdakwa satu dalam persidangan yang sudah di mulai dan sedang berproses, sekitar sebanyak Rp5 miliar.
"Sebagai realisasi permintaan tersebut, diduga telah terjadi penyerahan uang sekitar Rp4 miliar kepada tersangka MN," ucap Febri.
Febri mengatakan indikasi penerimaan atau pemberian lain akan terus diperdalam pada proses penyidikan, baik untuk tersangka Markus ataupun untuk pihak-pihak lain yang diduga mendapatkan aliran dana dalam proses pembahasan pengadaan e-KTP.
"Terhadap MN disangkakan melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jucnto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," kata Febri.
Sebelumnya, Markus sudah dijadikan tersangka oleh KPK karena dianggap menghalangi penyidikan perkara korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, kemudian dianggap menghalangi penyidikan kasus Miryam S. Haryani. Miryam merupakan tersangka kasus memberikan keterangan palsu di persidangan.
