Suara.com - Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung mengungkapkan, dalam pertemuan di kediaman Ketua Dewan Kehormatan B.J. Habibie di Jalan Patra Kuningan, Jakarta, Senin (24/7/2017), tidak menyinggung soal Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Isu Munaslub Partai Golkar berhembus menyusul penetapan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sebagai tersangka dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu.
Habibie, kata Akbar, justru meminta Partai Golkar memberi dukungan kepada Novanto atas kasus yang kini menjeratnya.
Pasalnya, Novanto merupakan kader yang terpilih secara demokratis menjadi ketua umum.
"Nggak (menyinggung Munaslub). Beliau itu mengatakan bahwa kita harus memberi dukungan kepada pemimpin yang telah dipilih secara demokratis. Kemudian kalau dia ada masalah kita tetap harus membantu," ujar Akbar.
Lebih lanjut, Akbar mengatakan, Habibie menyadari situasi yang dialami partai berlambang pohon beringin itu cukup serius.
Maka dari itu, Habibie mendorong adanya proses hukum terhadap kasus Novanto.
"Secara implisit beliau menyadari bahwa situasi yang dihadapi partai juga cukup serius dan beliau juga mendorong supaya proses hukum ini betul-betul diperhatikan," ucap Akbar.
"Beliau mengatakan bahwa kita harus to become number one. Minimal kita tetap dua besar. Itu yang tadi dikatakan beliau. Selain solid, image (citra) kita di mata publik pun harus bagus," lanjutnya.
Baca Juga: Ini Hasil Pertemuan Jokowi dengan Petinggi Parpol di Istana
Ketika ditanya apakah Habibie dan Dewan Kehormatan Partai Golkar menyarankan Novanto mundur sementara dari jabatannya, Akbar mengatakan tidak ada saran terkait hal tersebut.
Namun kata Akbar, yang harus diutamakan dalam proses hukum adalah mengajukan praperadilan terkait penetapan tersangka Novanto.
"Nggak ada. Tapi ya memang saya pribadi bahwa proses hukum harus kita utamakan. Dan praperadilan salah satu proses hukum bisa kita tempuh sebagaimana yang ditempuh yang lain lain terdahulu," tandasnya.
