Menpora Belum Pastikan Waktu Bertemu Adhyaksa, Mengapa?

Suara.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi belum memastikan waktu pertemuan dengan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault untuk melakukan klarifikasi terkait indikasi mendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Kami masih rapim-rapim terus nih. Banyak agenda di kantor," kata Menpora Imam Nahrawi di Kantor Kemenpora, Jakarta, Selasa, saat dimintai keterangan soal rencana pemanggilan Adhyaksa Dault.

Pria kelahiran Bangkalan, Madura, ini memastikan hingga saat ini pihaknya belum melakukan penjadwalan karena kementerian masih disibukkan dengan beberapa agenda penting mulai dari pembahasan anggaran hingga persiapan SEA Games 2017 dan Asian Games 2018.

Meski demikian, Menpora menegaskan hingga saat ini pihaknya tetap menunda pencairan anggaran Pramuka terutama yang akan digunakan untuk Raimuna di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur, 13-21 Agustus, yang besarnya mencapai Rp10 miliar.

"Tata aturan saat ini masih digodok untuk mencari solusinya. Saya tegaskan bahwa dana bukan dibekukan tapi ditunda. Kenapa saya lakukan karena saya sayang dengan Pramuka," kata pria yang akrab dipanggil Cak Imam itu.

Menpora menekankan Pramuka harus steril dari virus-virus khilafah. Untuk itu pihaknya benar-benar serius menyelamatkan wadah pembentuk karakter bagi pelajar, pemuda dan mahasiswa Indonesia itu.

"Saya juga seorang Pramuka. Makanya, Pramuka harus kembali ke khitohnya. Jangan sampai Pramuka terkena virus-virus khilafah dan radikalisme," kata mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Terkait dengan rencana pertemuan dengan Adhyaksa Dault, Menpora menegaskan pihaknya tidak akan berjalan sendiri karena akan tetap melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) maupun Kementerian Dalam Negeri.

Sebelumnya Adhyaksa Dault menjelaskan persiapan untuk menggelar Raimuna telah mencapai 80 persen. Kegiatan ini akan diikuti 15 ribu perwakilan Pramuka Penegak (16-20 tahun) dan Pandega (21-25 tahun) yang berasal dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. [Antara]