ICW: KPK Lembaga Paling Dipercaya Rakyat Indonesia

Suara.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) menyatakan, selain Presiden, KPK merupakan lembaga paling dipercaya dan dibutuhkan rakvat Indonesia untuk memberantas korupsi saat ini.

"Tingginya kepercayaan dan kebutuhan adanya KPK disebabkan karena lembaga ini dinilai efektif memberantas korupsi dibanding lembaga lainnya terutama terkait dalam menindak pelaku korupsi kelas kakap," kata Peneliti ICW, Febri Hendri di Ternate, Kamis.

Kendati demikian, dirinya mengakui kalau sebagian besar masyarakat Maluku Utara menilai tingkat korupsi di daerah ini belum dilakukan sepenuhnya oleh KPK.

"Tingkat korupsi masih tetap sama dan kecendrungan masyarakat belum percayai KPK, karena belum ada tindakan yang dilakukan KPK terhadap pejabat di Malut dan hal itu tertuang dalam temuan utama hasil survey anti korupsi yang dilaksanakan oieh Polling Center~lCW," katanya.

Menurut dia, hasil survey dikelompokkan dalam empat temuan utama, yakni pertama tingkat korupsi Indonesia tahun 2017 tidak jauh berbeda dengan tingkat korupsi tahun 2015.

Selain itu, Presiden atau pemerintah Indonesia dinilai serius memberantas korupsi walaupun masyarakat Maluku Utara lebih pesimis dari masyarakat Indonesia lainnya.

Bahkan, KPK merupakan lembaga paling dipercaya dan paling berperan dalam memberantas korupsi dan rekrutmen CPNS merupakan sektor yang dianggap terkorup dibanding sektor lain.

Ia menyatakan, Berdasarkan hasil survei anti korupsi tahun 2017 diketahui 42 persen masyarakat menvatakan korupsi meningkat dari tahun sebelumnya, 45 persen tidak mengalami perubahan, 14 persen menurun.

"Hasil ini tidak jauh berbeda dengan persepsi tingkat korupsi masyarakat lndonesia lalnnya. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat memandang tingkat korupsi lndonesia dalam setahun terakhir tidak mengalami perubahan signifikan, tidak menaik dan juga tidak menurun," ujarnya.

Meski masyarakat pesimis terhadap tingkat korupsi namun mereka memberi apresiasi terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, walaupun dibandingkan masyarakat Indonesia lainnya, masyarakat Maluku Utara lebih pesimis terhadap usaha pemerintah.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil survei antikorupsi tahun 2017 diketahui terdapat 18 persen masyarakat Maluku Utara yang menyatakan pemerintah Indonesia serius memberantas korupsi, 38 persen serius, 33 persen tidak serius, 7 persen sangat tidak serius, den 5 persen tidak tahu/tidak menjawab.

"Sedangkan secara nasional, terdapat 20 persen masyarakat lndonesia yang menyatakan pemerintah Indonesia serius memberantas korupsi, 49 persen serius, 21 persen tidak serius, tiga persen sangat tidak serius, dan tujuh persen tidak tahu/tidak menjawab," katanya. [Antara]