Suara.com - Sekretaris Provinsi DKI Jakarta Saefullah, mengkritik kinerja DPRD setempat yang tak kunjung membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) yang diusulkan pemprov.
Dua raperda yang dianggap penting tapi tak kunjung dibahas DPRD adalah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Raperda mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta.
"Saya berharap, anggota dewan bahas karena pekerjaan ke depan banyak banget. Kalau tidak dibahas, pekerjaan semakin numpuk. Pembangunan kan harus berjalan," ujar Saefullah di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (8/8/2017).
Saefullah menginginkan wakil rakyat Jakarta tidak hanya datang ke gedung DPRD, tapi tak bekerja.
"Saya juga nggak ngerti (kenapa dewan belum bahas). Tiap hari hadir tapi hanya kongkow (duduk-duduk). Harusnya bahas dong," kata Saefullah.
Ia menerangkan, setelah membahas APBD Perubahan 2017, pihak eksekutif dan legislatif harus membahas APBD 2018.
Selain itu, Saefullah juga mempertanyakan tindak lanjut 32 raperda yang sudah diusulkan pihak eksekutif.
"Kan ada 32 raperda yang masuk prolegda (program legislasi daerah) tahun 2017. Apa saja, pilih dong yang mana oleh DPRD, nanti kita bahas. Nanti kami dampingi bahasnya," kata Saefullah.
Baca Juga: Tahap Awal, Transjakarta Koridor 13 Berhenti di 4 Halte
"Apa saja bahas dong, yang penting dibahas. Mau yang reklamasi, retribusi, parkir, bahas saja. Karena ekstekutif itu tidak bisa sendiri kalau mebikin perda, harus sama mereka," tukasnya lagi.
DPRD kekinian tengah merampungkan raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta. Sebab, raperda tersebut merupakan payung hukum kenaikan tunjangan dewan.
Saefullah berharap setelah tunjangan anggota dewan naik, kinerja wakil rakyat Jakarta bisa meningkat dan mau membahas raperda yang sudah diusulkan menjadi peraturan daerah.
"Mudah-mudahan setelah perda hak keuanganya (dewan) cepat selesai, tingkat kesejahterannya meningkat, dan mungkin semakin rajin kerjanya," harapnya.
