Jokowi: Tak Hanya Rakyat, Pemerintah Saja Susah Urus Sertifikat

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan selama ini mengurus sertifikat tanah di Indonesia sangat sulit. Hal itu tak hanya dirasakan oleh masyarakat, bahkan pemerintah sendiri pun juga banyak kendala dalam pengurusan sertifikasi tanah.

Kesulitan mengurus sertifikat tanah itu ia rasakan sendiri saat menjabat Gubernur DKI Jakarta. Ketika itu Jokowi sebagai Gubernur mengurus sertifikat tanah taman BMW, bahkan sampai ia tak lagi menjabat belum juga rampung.

"Waktu saya jadi Gubernur DKI Jakarta ‎mengurus sertifikat (taman) BMW nggak rampung-rampung sampai saya nggak jadi Gubernur. Masa pemerintah saja kesulitan mengurus sertifikat, apalagi rakyat," kata Jokowi dalam acara penyerahan sertifikat hak atas tanah program strategis nasional se-Jabodetabek di lapangan Park & Ride, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (20/8/2017).

Namun, hari ini sertifikat tanah taman BMW milik pemerintah Provinsi Jakarta telah selesai. Sertifikat tanah taman BMW dan tanah-tanah milik Pemprov DKI Jakarta lainnya telah diserahkan kepada Gubernur Jakarta Djarot Saiful Hidayat hari ini.

"Tapi alhamdulillah sertifikat tanah BMW itu hari ini telah selesai dan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta," ujar dia.

Jokowi memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional untuk mempermudah dan mempercepat pengurusan sertifikasi tanah‎ masyarakat. Sehingga ke depan semua tanah sudah bersertifikat. Hal ini penting supaya tak ada lagi konflik tanah di masyarakat.

"Saya minta kanwil-kanwil BPN untuk sertifikat tanah harus dipermudah, dipercepat. Tidak boleh untuk urusan tanah sampai bertahun-tahun (pengurusannya), itu masa lalu, itu problem yang harus kita selesaikan.‎ Makanya saya awasi betul ini. Hati-hati, jangan sampai ada yang bermain-main dalam pengurusan sertifikat tanah ini," kata dia.

Dia menambahkan seluruh Indonesia seharusnya ada 126 juta bidang tanah yang disertifikatkan untuk diserahkan kepada masyarakat. Namun sampai sekarang sertifikat yang diberikan baru 46 juta bidang tanah.

"Artinya masih ada 80 juta bidang tanah yang belum disertifikat. Maka dari itu pemerintah mulai tahun ini harus diselesaikan 5 juta sertifikat di seluruh Indonesia, tahun depan 7 juta sertifikat, tahun depannya lagi (2019) 9 juta sertifikat harus keluar," kata dia.