Sekjen Partai Komunis Vietnam akan Ketemu Jokowi, MPR, DPR, DPD

Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Komunis Partai Komunis Vietnam, Nguyen Phu Trong, akan berkunjung ke Indonesia pada tanggal 22 Agustus sampai tanggal 24 Agustus 2017. Sekjen PKV merupakan otoritas tertinggi di Republik Sosialis Vietnam.

Direktur Jenderal Kerjasama Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI Desra Percaya mengatakan selama di Indonesia, Nguyen akan bertemu Presiden Joko Widodo, pimpinan MPR, pimpinan DPR, dan pimpinan DPD.

"Kedatangannya didampingi menteri terkait dan pelaku bisnis Vietnam. Disamping melakukan bilateral dengan presiden, Sekjen PKV Nguyen akan melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR, MPR, DPD, dan berbicara di forum bisnis dan akademis," ujar Desra di Kementerian Luar Negeri, Jalan Pejambon, Jakarta, Senin (21/8/2017).

Desra menerangkan tujuan kunjungan Nguyen untuk meningkatkan hubungan kerjasama di berbagai bidang.

"Ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di berbagai bidang, utamanya peningkatan kerjasama di bidang Maritim dan Perikanan, Perdagangan dan investasi serta isu kawasan," kata dia.

Vietnam yang merupakan ketua Organisasi Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik. Vietnam akan menyelenggarakan KTT APEC di Da Nang pada 11 sampai 12 November 2017 mendatang. Presiden Jokowi akan diundang untuk menghadiri KTT.

"Agenda APEC yang didorong RI adalah road map pembangunan pedesaan dan pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, Indonesia akan terus mendorong diperjuangkannya kebijakan yang dihasilkan di APEC, khususnya kebijakan perdagangan yang pro rakyat sehingga dapat mengurangi hambatan perdagangan," tutur Desra.

Poin kedua, Vietnam merupakan salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tertinggi sebesar 6 persen pada tahun 2016. Kemudian angka perdagangan antara Indonesia dan Vietnam yakni 6,2 miliar dollar Amerika.

"Pada tahun lalu juga Indonesia menanam modal di properti obat makanan dengan total investasi 2 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan pertimbangan indikator tersebut pemerintah kita melihat adanya keperluan adanya kesempatan pengingkatan kerja sama khususnya di bidang perdagangan dan investasi," kata dia.

Poin ketiga, Vietnam merupakan satu-satunya mitra strategis Indonesia di kawasan Asia Tenggara yang telah menyepakati rencana aksi 2014-2018 dan kehadiran kedua negara akan mengimplementasi evaluasi atas implementasi rencana aksi 2014-2018.

Poin keempat, perundingan pembahasan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara kedua negara sejak 2010 dan diharapkan dapat mempercepat penyelesaian perundingan batas ZEE sesuai konvensi hukum laut internasional dan fokus kerja sama di bidang non tradisional dan kerja sama di bidang perikanan.

"Poin kelima perlu kita lihat perkembangan kawasan dan global saat ini mengharuskan kedua negara untuk mempererat kerja sama khususnya dalam kesatuan sentralitas ASEAN dan mewujudkan ASEAN community. Dan juga mempertimbangkan bahwa dinamika kawasan yang ada saat ini," kata Desra.

Ia berharap adanya kerjasama antara Indonesia dan Vietnam dalam hal ini Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI dengan Kementerian Pertanian dan Pembangunan Daerah Terpencil dalam membangun desa.

"Dan selanjutnya kerja sama Letter of Intent antara Badan Keamanan Laut RI dengan Pasukan Penjaga Pantai Vietnam," kata dia.