Suara.com - Amnesty Internasional Indonesia mendukung pemerintah aktif ikut ambil bagian dalam penyelesaian krisis kemanusiaan di Myanmar. Situasi di negara bagian Rakhine makin memprihatinkan pada akhir Agustus 2017.
"Sampai saat ini Menteri Luar Negeri Retno sudah berperan aktif untuk membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan ini. Itu sangat baik sekali, karena masalah HAM ini harus segera diselesaikan," kata Direktur Eksekutif Amnesty International Usman Hamid di kantor Amnesty Internasional, Jakarta Pusat, Minggu (3/9/2017).
Pemerintah Indonesia memiliki kedekatan dengan Myanmar sehingga bisa membantu menyelesaikan krisis kemanusiaan di negeri itu.
Menurut Usman ada beberapa upaya yang bisa dilakukan pemerintah. Pertama, diplomasi dengan pemerintah Myanmar untuk segera menghentikan kejahatan HAM yang diarahkan kepada komunitas Rohingnya.
"Diplomasi jangan hanya dilakukan ke Pemerintah Myanmar saja, tetapi ke negara-negara yang berada di dekat Myanmar, seperti Bangladesh untuk bekerjasama mengatasi konflik yang terjadi ini," katanya.
Selain itu, harus mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan tim pencari fakta yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk mengungkap kebenaran.
"Tanpa ada upaya yang serius dalam penyelesaian kejahatan kemanusiaan ini hanya akan memperpanjang penderitaan yang dialami oleh para korban. Jadi intinya itu menuntaskan konflik, kalau konflik masih ada kekerasan pasti akan terus terjadi," ujarnya.
