Sikap tegas Condro tersebut ternyata merupakan perintah dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Sang jenderal memerintahkan kepala Polda Jateng untuk melarang aksi massa di Candi Borobudur.
"Aksi di Candi Borobudur dilarang, saya sudah perintahkan kapolda Jateng jangan diizinkan, jangan menerima surat pemberitahuan," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa.
Tito mengingatkan Candi Borobudur merupakan obyek vital dan kawasan yang dilindungi.
"Karena ini obyek vital, tempat turis internasional, warisan dunia. Ini tidak lagi milik Indonesia, tapi warisan dunia, jadi harus dijaga kelestarian budayanya," terangnya.
Kapolri juga mengimbau masyarakat jernih memandang kasus kekerasan yang menimpa warga Rohingya. Kapolri mengatakan permasalahan tersebut merupakan tragedi kemanusiaan, bukan konflik antar agama.
Itu sebabnya, dia meminta warga janganlah demonstrasi di candi yang merupakan simbol agama Buddha itu.
"Sekarang yang harus dikerjakan bukannya dalam menguasai Borobudur, ini warisan dunia, kebanggaan kita, simbol budaya kita. Abad VIII orang Jawa mampu buat bangunan seperti itu, ini bukti peradaban tinggi bangsa Indonesia," tutur dia.
Tito mengungkapkan, perwakilan umat Buddha Indonesia juga tidak setuju atas kekerasan terhadap etnis Rohingya. Walubi juga turut menggalang bantuan untuk para pengungsi.
"Ini bukan masalah masyarakat Buddha Indonesia, apalagi dengan masyarakat Islam, tidak. Ini permasalahan antara pemerintah yang berkuasa (Myanmar) dengan sekelompok etnis yang dianggap melakukan penyerangan pada pemerintah," tandasnya.
Baca Juga: 'Goreng-Goreng' Isu Rohingya untuk Diskreditkan Presiden Jokowi
