Suara.com - Konselor Myanmar Aung San Suu Kyi, mendapat banyak kecaman karena dinilai tidak berperan akatif dalam menyelesaikan krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Kecaman dialamatkan kepada Suu Kyi juga mengingat dia adalah penerima Nobel Perdamaian tahun 1991.
Namun, kecaman tersebut tidak sepenuhnya disetujui oleh Usman Hamid. Direktur Amnesty International Indonesia itu mengatakan, Suu Kyi sudah berperan cukup untuk mendamaikan seluruh etnis di Myanmar.
"Sebenarnya Suu Kyi pada Mei 2017, mengumpulkan 1.400 perwakilan organisasi yang tergabung dalam EAO (Ethnic Arms Organizations)—persatuan milisi pemberontak berdasarkan etnis—untuk mendorong suatu proses rekonsiliasi," kata Usman di kantor Amnesty International Indonesia, Jalan Proboloinggo, Gondangdia Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/9/2017).
Usman mengatakan, langkah yang telah diupayakan oleh perempuan yang dijuluki Steel Orchid (Anggrek Baja) oleh media Inggris tersebut, sama dengan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia kekinian.
Namun, kata dia, langkah tersebut harus berhadapan dengan otoritas militer Myanmar yang masih mengusai sejumlah lembaga kementerian.
"Suu Kyi juga harus berhadapan dengan pengaruh kekuasaan dari otoritas militer, yang sampai hari ini belum sepenuhnya melepaskan kendali pemerintahan kepada Aung San Suu Kyi," katanya.
Usman menuturkan, sebagai pemimpin Myanmar, Suu Kyi hanya menguasai sejumlah kementerian di Myanmar. Salah satunya adalah Kementerian Luar Negeri.
TERPOPULER
