Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly mengaku siap menghadapi rencana Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, yang akan melaporkannya ke penegak hukum.
Djan mengancam melaporkan Yasonna karena dianggap melangar aturan atas penerbitan surat keputusan PPP untuk kubu Romahurmuziy (Romi).
"Kita hadapi semua. Segala sesuatunya kita hadapi dengan baik. Nggak ada masalah," kata Yasona disela-sela rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Selasa (10/10/2017).
Yasonna menambahkan, semua orang punya hak untuk memberikan pandangannya terhadap sesuatu masalah, bahkan melibatkan penegak hukum untuk mencari kebenarannya.
"Masing-masing orang mempunyai hak untuk mengajukan pandangannya tentang itu. Ya dalam kajian kita lah. Yang sana bilang begitu, yang sana bilang begini. Itu masih dalam pembahasan kita," katanya.
Politikus PDI Perjuangan ini pun menegaskan jika sekarang ini Partai PPP yang sah adalah dari kubu Romi.
Hal itu berdasarkan keputusan Mahkamah Agung yang menguatkan keputusan Menkumham untuk masalah dualisme partai ini.
"Kalau dari segi ketentuan perundang-undangan kan yang sudah mendapat keputusan sementara ini kan saat ini masih Romi. Saya dikirimi surat oleh Pak Djan. Dikirimi juga surat oleh kubu Romi. Alasan keputusan MA menguatkan kami," ujar Yasonna.
Djan Faridz berencana melaporkan Yasonna ke aparat penegak hukum karena dianggap melangar aturan atas penerbitan Surat Keputusan (SK) PPP untuk kubu Romi. Dia juga menganggap surat tersebut menimbulkan kerugian negara.
Baca Juga: Bentrokan Maut di Koja Telan Satu Korban, Polisi Bekuk 8 Orang
Djan berkukuh kalau kubunya sudah memenangkan gugatan. Namun, karena dokumennya kurang, Yasonna kemudian mengeluarkan SK untuk kubu Romi.
"Putusan 601 yang menyatakan Muktamar Jakarta itu Muktamar yang sah pada saat itu. Terus beliau (Yasonna) juga mempertimbangkan bahwa Muktamar Jakarta dokumennya belum lengkap dan untuk mengisi kekosongan hukum, Menkumham menerbitkan SK untuk Romi," kata Djan usai beraudiensi dengan Pimpinan KPU RI di Kantor KPU, Senin (9/10/2017).
"Keputusan itu melanggar segala macam kaidah hukum yang ada di Indonesia. Melanggar Undang-undang Dasar 45, melanggar asas Pancasila, melanggar UU Partai Politik, melanggar sumpah jabatan, membohongi Tuhan dengan melanggar sumpah jabatan," tambahnya.
