Infografis
Suara.com - Sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto hingga era reformasi, kisah kelam pembantaian ratusan ribu warga sipil Indonesia yang dimulai sejak peristiwa G30S cenderung tabu dibicarakan oleh penguasa maupun militer.
Pemerintah dan TNI selama ini mengklaim Gerakan 30 September 1965 didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Sementara mengenai pembunuhan pemimpin dan anggota PKI, pemimpin dan anggota organisasi massa demokratis, pendukung Soekarno, bahkan orang-orang yang hanya "dicap" sebagai PKI, dinilai hanya sebagai aksi spontan massa anti-PKI.
Namun, klaim-klaim yang terus diwariskan sejak era diktator Soeharto tersebut semakin dipertanyakan oleh banyak pihak. Pasalnya, beragam bukti sejarah menunjukkan hal sebaliknya, sehingga cerita mengenai PKI dan pembantaian massal setelah G30S tak lagi bisa ditentukan seenaknya oleh penguasa.
Termutakhir, 36 dokumen rahasia milik Amerika Serikat dipublikasikan oleh National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan National Archives and Records Administration (NARA).
Dokumen setebal 30 ribu halaman tersebut berisi fragmen-fragmen kabel diplomatik (telegram) sejak tahun 1964 sampai 1968. Dalam periode itu, Dubes AS yang bertugas di Indonesia adalah Howard P Jones (1958-1965) dan Marshall Green (1965-1969).
Kader PKI Tak Tahu G30S
Satu dokumen penting yang dipublikasikan adalah telegram Kedubes AS di Jakarta tertanggal 20 November 1965, yakni setelah G30S.
Dalam telegram yang ditujukan kepada Sekretaris Negara AS di Washington berkode 1516 itu disebutkan, banyak aktivis PKI sama sekali tak mengetahui mengenai pembunuhan 30 September. Ada juga yang mengakui kebingungan.
Baca Juga: Ahok Disarankan Jadi Pendeta Setelah Keluar dari Penjara
Sebabnya, mereka tak pernah mendapat perintah dari pucuk pemimpin PKI untuk melakukan kudeta pada 30 September seperti yang diklaim TNI sesudahnya. Bahkan, karena PKI tak menjadi dalang G30S, banyak aktivis tingkat daerah partai itu yang masih berani ke Jakarta.
"Kader muda PKI dari Yogyakarta ke Jakarta pada awal November karena ada misi partai. 'Sumber' di PKI mengatakan, mereka tak tahu mengenai gerakan 30 September itu dan mereka justru bingung mengenai apa yang harus dilakukan," demikian yang tertulis dalam telegram tersebut.
Pada telegram itu juga disebutkan, seorang jurnalis Australia yang fasih berbahasa Indonesia, sempat mengunjungi daerah di Jawa Tengah pada 10 Oktober 1965. Jurnalis itu melaporkan hal yang sama, yakni pemimpin, kader, maupun simpatisan PKI di daerah itu tak pernah mendapat perintah untuk melakukan pemberontakan 30 September.
Percobaan Kudeta
Fakta sebaliknya dan cenderung mengejutkan justru terungkap dalam dokumen yang dinyatakan tak lagi rahasia (deklasifikasi) sejak Selasa (17/10/2017), pukul 09.00 waktu AS, yakni TNI AD hendak melakukan kudeta terhadap Soekarno.
"Merujuk staf Kedutaan Jerman, tentara Indonesia kini 'mempertimbangkan' kemungkinan untuk menurunkan Soekarno. Mereka telah mendekati sejumlah kedutaan negara Barat untuk memberitahukan kemungkinan tersebut," demikian yang tertulis dalam telegram Kedubes AS tertanggal 12 Oktober 1965 berkode 540A.
