Suara.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian menuai kritik dari banyak pihak, karena melontarkan pernyataan yang dianggap tak berpihak pada kaum perempuan korban pemerkosaan.
Pernyataan Jenderal Tito yang dipersoalkan adalah, ia membolehkan aparat kepolisian memberikan pertanyaan kepada korban perkosaan mengenai apakah merasa baik-baik saja setelah diperkosa.
Selain itu, pernyataan Tito yang dipermasalahkan adalah, ia membolehkan aparat menanyakan kepada korban pemerkosaan apakah merasa nyaman saat diperkosa. Kedua pernyataan itu diucapkan Tito saat diwawancarai BBC Indonesia tanggal 19 Oktober 2017.
Kritik terhadap Tito tak hanya dilontarkan aktivis perempuan maupun HAM, melainkan juga Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Yohana Yembise.
Bahkan, Menteri Yohana memastikan bakal melayangkan surat untuk meminta klarifikasi Jenderal Tito mengenai kedua pernyataan kontroversial tersebut.
"Saya sudah dapat laporan itu. Jadi, saya sedang menulis satu surat yang akan saya tujukan kepada Pak Tito, agar dia melihat sesuatu dengan prinsip responsitf gender. Karena ada hak-hak perempuan yang harus dijaga," kata Yohana kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (23/10/2017).
Yohana menuturkan, ia tengah menyusun surat tersebut karena ada sejumlah hal yang perlu dipertimbangkan Kementeriannya untuk disampaikan kepada Kapolri.
"Kami sedang mengkaji ini, baru nanti merespons ke Pak Tito," tandasnya.
Baca Juga: DPR Uji Kelaikan, Todung Mulya Lubis Calon Dubes Norwegia
