Suara.com - Beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menyampaikan harapan kepada DPR agar jangan banyak-banyak membuat undang-undang. Presiden menyingatkan semangat yang terjadi sekarang ini untuk memangkas peraturan yang dapat menghambat Indonesia menggapai kemajuan.
Presiden berharap jumlah undang-undang lebih baik sedikit saja, tapi berkualitas. Dia juga berharap pembuatan undang-undang jangan dijadikan proyek.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyindir balik Jokowi dengan mengatakan rancangan UU yang digarap DPR justru paling banyak berasal dari usulan pemerintah.
"Bahwa 75 persen dari prolegnas itu berasal dari eksekutif, jadi Pak Jokowi paling banyak memasukkan Undang-undang ke DPR. Itu mungkin yang dia nggak paham," kata Fahri di DPR, Jakarta, Selasa (24/10/2017).
"Jadi paling banyak pesanan buat undang-undang itu dari eksekutif, kalau Pak Jokowi mau, jangan masukin lagi Undang-undang. Karena yang paling banyak ngasih kerjaan ke DPR ini Pak Jokowi," Fahri menambahkan.
Fahri juga tergelitik untuk menanggapi harapan Presiden Jokowi agar UU jangan dijadikan proyek.
Fahri menyebut justru pemerintahan Presiden Jokowi yang paling banyak membuat proyek lewat undang-undang.
"Coba baca prolegnas, hampir semua itu usulan pemerintah, usulan DPR sedikit sekali. Jadi ini Pak Jokowi sebenarnya yang paling banyak memproyek," ujar dia.
Harapan Presiden Jokowi kepada DPR disampaikan ketika berpidato di acara Rembuk Nasional 2017 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10/2017).
"Saya sudah ngomong ke DPR, enggak usah setahun buat 40 UU. Satu atau dua cukup, tapi berkualitas. Jangan undang-undang dijadikan proyek," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga meminta para kepala daerah untuk tidak membuat terlalu banyak peraturan daerah.
"Saya sampaikan ke gubernur, bupati jangan buat perda lagilah. Setahun satu atau dua cukup," kata dia.
Presiden Jokowi khawatir terlalu banyak undang-undang dan peraturan daerah akan membuat tumpang tindih aturan dan bertolak belakang dengan semangat untuk memangkas birokrasi.
Presiden Jokowi mengungkapkan saat ini terdapat 42 ribu peraturan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, peraturan pemerintah, hingga peraturan gubernur, bupati, dan wali kota.
Pada tahun 2016, pemerintah sudah menghapus 3.153 perda, namun sebagian digugat ke Mahkamah Konstitusi dan gugatan dikabulkan.
TERPOPULER
