Menurut Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana (Lulung) kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah tidak ada preman. Indikator Lulung menyebut demikian karena tidak ada lagi catatan kriminal dari sekitar pusat bisnis tekstil terbesar di Asia Tenggara.
"Nggak ada preman di situ. Pernah nggak ada kejadian perampokan di situ? Nggak ada. Lalu pencopetan satu dua kan di Pasar Senen juga ada. Tapi yang sifatnya massal saya yakin nggak ada," ujar Lulung di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Lulung menambahkan penataan kawasan sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak semrawut seperti sekarang harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya. Kan dari semua aspek sosial bukan saja PKL, tapi aspek sosial itu menjadi sebuah konsep penataan," kata Lulung.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur Anies Baswedan tidak meniru konsep mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hanya melarang PKL jualan di trotoar dan tempat-tempat yang bukan untuk berjualan. Lulung menyebut cara Ahok bukan menata, tetapi sekedar menertibkan pedagang.
"Kalau seperti kemarin menertibkan PKL saja itu bukan penataan. Saya ingin judulnya serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja? PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua aspek," kata dia.
Lulung berharap Anies dan Sandiaga memberikan solusi yang bisa diterima semua kalangan, misalnya menyediakan lahan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk menampung PKL.
"Saya sudah kasih solusi, pemerintah DKI harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya.l di dekat situ," katanya.
Out of the box
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menurunkan drone untuk memotret kawasan Tanah Abang. Pemotretan merupakan bagian dari langkah menata kawasan semrawut itu.
"Sekarang kita lagi lengkapi data-datanya. Dua hari ini kami pantau lebih teratur. Kami juga menurunkan drone di sana untuk melihat potret dari udara," kata Sandiaga di acara car free day Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sandiaga mengatakan setelah data lengkap, pemerintah akan melakukan penataan.
Lalu dimana nantinya para pedagang kaki lima itu ditempatkan?
"Kami akan pikirkan. Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan rancangan penataan sudah disetujui, khususnya wal ikota, dalam rapat pemantapan persiapan kawasan Tanah Abang.
"Saya ikut memandu. Teman-teman fasilitator dan komunitas juga memberikan saran. Seandainya disetujui Pak Gubernur (Anies Baswedan) besok akan diumumkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Sandiaga belum mau memerinci format penataan, apakah hendak menghilangkan PKL atau tidak. Namun, ia mengatakan format penataan itu merupakan solusi jangka pendek.
"Ini bukan solusi permanen atau berjangka panjang. Karena ke depan, kami ingin mengembangkan Tanah Abang yang berorientasi daerah transit,” kata dia.
Ia mengakui penataan kawasan bisa menimbulkan reaksi warga. Namun, ia menegaskan penataan tak bakal menggunakan pendekatan represif seperti menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Itu risiko, asalkan tak mengulangi pendekatan represif sebelumnya, yakni menggunakan Satpol PP untuk mengusir PKL," kata dia.
"Nggak ada preman di situ. Pernah nggak ada kejadian perampokan di situ? Nggak ada. Lalu pencopetan satu dua kan di Pasar Senen juga ada. Tapi yang sifatnya massal saya yakin nggak ada," ujar Lulung di rumah dinas Ketua DPRD Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin (6/11/2017).
Lulung menambahkan penataan kawasan sekitar Pasar Tanah Abang agar tidak semrawut seperti sekarang harus dilakukan secara komprehensif.
Pemerintah harus mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan masyarakat.
"Kami butuh partisipasi masyarakat tentunya. Kan dari semua aspek sosial bukan saja PKL, tapi aspek sosial itu menjadi sebuah konsep penataan," kata Lulung.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan meminta Gubernur Anies Baswedan tidak meniru konsep mantan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan hanya melarang PKL jualan di trotoar dan tempat-tempat yang bukan untuk berjualan. Lulung menyebut cara Ahok bukan menata, tetapi sekedar menertibkan pedagang.
"Kalau seperti kemarin menertibkan PKL saja itu bukan penataan. Saya ingin judulnya serius dalam penataan Tanah Abang, aspek sosial apa saja? PKL, lalu lintas, keamanan, parkir, kebersihan, itu semua aspek," kata dia.
Lulung berharap Anies dan Sandiaga memberikan solusi yang bisa diterima semua kalangan, misalnya menyediakan lahan di sekitar Pasar Tanah Abang untuk menampung PKL.
"Saya sudah kasih solusi, pemerintah DKI harus punya satu tempat khusus untuk relokasi, sangat banyak tempat nya.l di dekat situ," katanya.
Out of the box
Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno menurunkan drone untuk memotret kawasan Tanah Abang. Pemotretan merupakan bagian dari langkah menata kawasan semrawut itu.
"Sekarang kita lagi lengkapi data-datanya. Dua hari ini kami pantau lebih teratur. Kami juga menurunkan drone di sana untuk melihat potret dari udara," kata Sandiaga di acara car free day Jakarta, Minggu (5/11/2017).
Sandiaga mengatakan setelah data lengkap, pemerintah akan melakukan penataan.
Lalu dimana nantinya para pedagang kaki lima itu ditempatkan?
"Kami akan pikirkan. Tentunya kebijakan yang out of the box," kata Sandiaga.
Sandiaga mengatakan rancangan penataan sudah disetujui, khususnya wal ikota, dalam rapat pemantapan persiapan kawasan Tanah Abang.
"Saya ikut memandu. Teman-teman fasilitator dan komunitas juga memberikan saran. Seandainya disetujui Pak Gubernur (Anies Baswedan) besok akan diumumkan," kata Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Kamis (2/11/2017).
Sandiaga belum mau memerinci format penataan, apakah hendak menghilangkan PKL atau tidak. Namun, ia mengatakan format penataan itu merupakan solusi jangka pendek.
"Ini bukan solusi permanen atau berjangka panjang. Karena ke depan, kami ingin mengembangkan Tanah Abang yang berorientasi daerah transit,” kata dia.
Ia mengakui penataan kawasan bisa menimbulkan reaksi warga. Namun, ia menegaskan penataan tak bakal menggunakan pendekatan represif seperti menggunakan Satuan Polisi Pamong Praja.
"Pasti akan ada reaksi masyarakat yang luar biasa. Itu risiko, asalkan tak mengulangi pendekatan represif sebelumnya, yakni menggunakan Satpol PP untuk mengusir PKL," kata dia.
