Suara.com - Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengatakan membatasi peredaran kendaraan roda dua bukan solusi untuk mengatasi kemacetan jalan raya Ibu Kota. Itu yang jadi salah satu alasan Anies mewacanakan untuk menghapus jalur larangan sepeda motor di Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat.
"Mengatur tidak macet itu soal manajemen (lalu lintas), bukan (motor) dilarang," ujar Anies di Balai Agung, Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/11/2017).
Sepeda motor merupakan alat transportasi yang paling banyak dipakai di Jakarta. Saban hari, jutaan sepeda motor beredar bersama mobil. Pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama ketika itu menerapkan peraturan pembatasan sepeda motor di jalur protokol, kemudian menerapkan sistem pelat nomor ganjil genap untuk mobil pribadi, tujuannya untuk mengurangi tingkat kemacetan sekaligus mendorong warga pindah ke angkutan umum.
Anies menekankan meskipun nanti sepeda motor tak dibatasi lewat jalur trotoar, akan ada pengaturan.
“Akan diizinkan, tapi di atur, sehingga bisa beroperasi tapi ada keteraturan,” kata Anies
Menurut data yang dibaca Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno, ada 480 ribu pesanan yang menggunakan kendaraan roda dua setiap hari yang terhambat karena ada larangan sepeda motor melewati Thamrin.
Kemudian Anies bertanya kepada hadirin, apakah yang memesan menggunakan kendaraan roda dua merupakan rakyat kecil atau menengah.
“Bapak ibu kira-kira pesanan yang di antarkan menggunakan kendaraan roda dua, pesanan milioner apa rakyat kecil?” kata Anies
Dalam pidato, Anies menegaskan akan berpihak pada rakyat kecil dan akan mengubah persepsi Jakarta sebagai kota yang kejam, menjadi kota yang ramah dan nyaman, aman bagi semua orang.
Silaturahmi
Pidato Anies disampaikan dalam acara silahturahmi ulama dan tokoh agama di Balai Agung.
Kegiatan silahtuhrahmi ini merupakan acara rutin, bertujuan mempererat hubungan antar pemerintah dengan tokoh agama dan antar umat beragama.
Dalam pembukaan sambutan, Anies menekankan pentingnya membangun silaturahmi, karena dari silaturahmi bisa bertukar pikiran, bertukar gagasan, dan untuk mengomunikasikan hal-hal yang mungkin memiliki masalah di tengah masyarakat.
Anies juga mengatakan Indonesia merupakan negeri Pancasila yang dilandasi dengan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan menegaskan para pemerintah harus memberikan fasilitas dan mendukung kegiatan keagamaan bagi masyarakat.
“Pemerintah harus memfasilitasi dan mendorong kegiatan-kegiatan agama” kata Anies.
TERPOPULER
