Suara.com - Uni Eropa mendesak Presiden Amerika Serikat tidak mendeklarasikan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Negara-negara Uni Eropa menilai, rencana pengumuman status baru Yerusalem oleh AS dapat merusak upaya perdamaian.
Setelah berdiskusi lewat telepon dengan Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi, Kepala Kebijakan Luar Negeri UE Federica Mogherini merilis pernyataan yang berbunyi: AS seharusnya menghindari tindakan sepihak yang dapat mempengaruhi status Yerusalem.
"Uni Eropa berharap ada refleksi atas konsekuensi dari setiap keputusan atau tindakan sepihak yang berdampak pada status Yerusalem, yang salah satunya mempengaruhi opini publik di sebagian besar dunia," ujar Mogherini, seperti dilansir Anadolu Agency, Rabu (6/12/2017).
Ia juga mengatakan bahwa tindakan sepihak AS dapat merusak upaya perdamaian.
Pekan lalu, media AS melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump tengah mempertimbangkan pemindahan kedutaan besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, serta secara resmi mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
Yerusalem masih menjadi poros konflik berkepanjangan Israel-Palestina. Sebab, rakyat Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara mereka pada waktu yang akan datang.
Selama kampanyenya, Trump berjanji untuk memindahkan kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Baca Juga: Polisi Mimika Papua Minta Maaf Sudah Intimidasi Jurnalis
Presiden Prancis Emmanuel Macron, Senin (4/12) awal pekan ini, menyatakan kekhawatirannya atas kemungkinan pengakuan resmi Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh AS.
Macron menghubungi Trump dan memberitahukan bahwa "Persoalan status Yerusalem harus diselesaikan dalam kerangka perundingan damai antara Israel dan Palestina, yang bertujuan secara khusus pada pembentukan dua negara bagian, Israel dan Palestina, untuk tinggal berdampingan dengan damai dan aman, dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya."
