Suara.com - Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kusno, memutuskan menggugurkan gugatan praperadilan yang dilakukan oleh tersangka—kekinian terdakwa—kasus korupsi KTP elektronik, Setya Novanto.
Kusno beralasan, pokok perkara yang menjerat Ketua nonaktif DPR tersebut sudah mulai disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Rabu (13/12).
"Menetapkan, menyatakan permohonan praperadilan yang diajukam pemohon gugur," kata Hakim Kusno saat membacakan putusan sidang lraperadilan Setya Novanto di gedung PN Jaksel, Kamis (14/12/2017).
Dalam putusannya, Hakim Kusno menggugurkan upaya praperadilan Setnov karena mempertimbangkan Pasal 82 ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Kusno juga menggugurkan praperadilan itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU/VIII/2015.
Putusan MK itu menyebutkan bahwa demi kepastian hukum, maka MK mesti menjelaskan batas waktu yang dimaksud norma a quo, yaitu permintaan praperdilan dinyatakan gugur ketika telah dimulainya sidang pertama terhadap pokok perkara yang dimohonkan di praperdilan.
Sidang pokok perkara Novanto sudah dibacakan pada Rabu kemarin. Surat dakwaan telah dibacakan jaksa KPK, meski diwarnai insiden Novanto yang mendadak tidak bisa mendengar dan menjawab serta mengeluh atas pemeriksaan dokter KPK serta dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.
