Suara.com - Kementerian Perhubungan, Badan Pertanahan Nasional dan PT Kereta Api Indonesia mendatangi KPK untuk berdiskusi menyelamatkan aset KAI. Mereka datang, Senin (18/12/2017) siang.
"Hari ini dan besok, KPK menyelenggarakan FGD dengan KAI, Kemenhub dan BPN untuk membahas aset KAI, yaitu ruang milik jalan (rumija) sekitar 6 meter sepanjang rel di seluruh Indonesia. Telah teridentifikasi sekitar 5.500 hektar di seluruh Indonesia dengan nilai sekitar Rp14 triliun," kata Juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta.
Febri mengatakan aset KAI dibahas karena masih ada masalah dengan pencatatan ganda antara KAI dan Kemenhub. Hal tersebut diduga terjadi sejak 2007.
"Misal, ada pihak swasta yang menggunakan ruang di pinggir rel kereta api seperti kabel, pipa atau yang lain. Masih ada kendala dalam pembayaran karena adanya perbedaan pandangan tentang pencatatan aset tersebut. Apakah aset KAI atau Kemenhub. Karena keduanya mencatat sebagai aset Rp14 triliun," kata Febri.
Lebih lanjut Febri mengatakan informasi yang diterima KPK, penerimaan KAI dari rumija yang dihitung Rp744 miliar per tahun. Namun sebagiannya tertunggak karena sengketa, sekitar Rp144 miliar.
"Peran KPK dalam hal ini adalah menjalankan fungsi trigger mechanisme di bidang pencegahan agar kepemilikan aset lebih jelas dan penerimaan negara lebih maksimal," katanya.
Dalam pertemuan ini dari KPK hadir Deputi Bidang Pencegahan, Biro Hukum dan tim Korsupgah sedangkan dari pihak KAI hadir Direktur aset, dari Kemenhub ada Sesdirjen kereta api dan BPN hadir Kepala Biro Hukum dan Direktur Penetapan.
