Gertakan Trump Jelang Sidang Umum Istimewa PBB soal Yerusalem

Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggertak negara-negara yang menolak serta mengecam deklarasinya mengenai pengakuan atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Trump, seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (21/12/2017), mengancam akan memotong bantuan AS ke negara-negara yang memberi voting 'setuju' pada resolusi PBB mengenai kecaman terhadap deklarasinya.

"Mereka menerima ratusan juta bahkan milaran dolar [dari AS], lalu mereka memberi voting melawan kita. Kami akan mengawasi voting tersebut. Biarkan saja mereka voting melawan kami. Kami akan menghemat banyak. Kami tak peduli," ujar Trump di Gedung Putih.

"Tidak mungkin mereka bisa voting melawan Anda, tapi Anda tetap memberikan jutaan miliar dolar seakan-akan Anda tidak tahu apa yang mereka lakukan."

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, sudah memberi peringatan dini ancaman AS ini sehari sebelum voting.

Dia mengunggah cuitan di Twitter, "AS akan mencatat nama-nama" sebelum voting dilakukan pada Kamis (20/12), untuk memastikan Washington memiliki hak untuk memilih lokasi kedutaan besar mereka.

Kurang dari dua minggu setelah Washington mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memulai proses pemindahan kedutaan besar mereka dari Tel Aviv—kota di mana semua negara lain menempatkan fasilitas diplomatik utama di Israel—AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB yang menolak pembangunan fasilitas diplomasi di Yerusalem.

Ke-14 negara anggota Dewan Keamanan lain memberi voting setuju dengan resolusi yang diinisiasi oleh Mesir ini, sebelum resolusi patah oleh veto dari AS.

Selanjutnya, Dewan bisa meminta sesi voting tambahan kepada Majelis Umum, bila negara-negara anggota yang lain memilih untuk mengabaikan ancaman Trump.

Seluruh 193 negara anggota Majelis Umum PBB akan bertemu pada Sidang Umum istimewa untuk membahas keputusan yang dibuat Trump pada 6 Desember 2017.

Tak seperti di Dewan Keamanan, AS tidak punya hak veto di majelis.

Status Yerusalem sebelum pengakuan Trump telah lama dianggap sebagai status terakhir yang harus dikukuhkan oleh perundingan damai Israel-Palestina.

Keputusan Trump dipandang menghalang-halangi pemahaman lama tersebut. Yerusalem Timur, yang diperjuangkan oleh warga Palestina menjadi ibu kota negara mereka, telah diduduki oleh Israel sejak 1967.