Soal Reklamasi, Yusril: Pemprov Tak Bisa Ganti Rugi Begitu Saja

Arsito Hidayatullah | Lili Handayani
Soal Reklamasi, Yusril: Pemprov Tak Bisa Ganti Rugi Begitu Saja
Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, saat bertemu Pansus Hak Angket KPK DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/7/2017). [Suara.com/Kurniawan Mas'ud]

Dikatakan Yusril, ganti rugi memang merupakan salah satu konsekuensi jika sertifikat dibatalkan.

Suara.com - Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI harus mengganti rugi jika tetap berniat membatalkan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) pulau-pulau reklamasi. Namun ganti rugi menurutnya tidak bisa dibayarkan begitu saja.

Dikatakan Yusril, ganti rugi tersebut memang merupakan salah satu konsekuensinya. Pemprov DKI menurutnya tidak bisa menghindari kewajiban tersebut mengingat pembatalan dilakukan secara sepihak.

Hal itu dikatakan Yusril demi menanggapi pernyataan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno yang menyatakan siap dengan konsekuensi pencabutan sertifikat HGB, termasuk dengan membayar pengembang yang merasa dirugikan.

"(Namun) Pemprov tidak bisa serta-merta membayar begitu saja kerugian pengembang jika HGB jadi dicabut," ujar Yusril di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Pasalnya menurut Yusril, penggantian dana itu akan diambil dari APBD. Akan tetapi masalahnya, keputusan alokasi dana tersebut tentunya harus mendapat persetujuan dari DPRD (Jakarta).

Selain itu, Yusril menilai kantong APBD DKI tidak akan sanggup mendanai ganti rugi tersebut, lantaran nilai investasinya (pulau-pulau reklamasi) bisa jadi lebih besar dari pendapatan DKI Jakarta yang dipatok Rp66 triliun sesuai APBD.

loading...
loading...
Suara.Com

Suara.com adalah portal berita yang
menyajikan informasi terhangat, baik peristiwa politik, bisnis, hukum, entertainment...

QUOTES OF THE DAY

Selamat siang para pejuang kehidupan 💪
#QuotesOfTheDay

INFOGRAFIS