Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan tidak keberatan dengan pilihan Presiden Joko Widodo yang menunjuk kader Partai Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial mengganti Khofifah Indar Parawansa. Itu justru dinilai sebagai cara Jokowi mensolidkan partai pendukung pemerintah.
"Yang pertama ini hak prerogatif presiden. Kemudian presiden ingin membangun kerjasama partai-partai pendukung pemerintah yang solid," kata Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Sejak bergabung sebagai partai yang mendukung pemerintah, Golkar telah banyak memberikan kontribusi pada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Terlebih Golkar merupakan partai terbesar kedua setelah PDIP.
"Itu sebabnya wajar apabila Presiden memberi kursi tambahan. Tidak ada yang perlu diributkan sebenarnya," ujar Hendrawan.
PDIP tak sedikitpun khawatir dengan penambahan porsi Partai Golkar di kabinet akan mengurangi dominasi PDIP selama ini.
"Politik kita itu politik gotong royong, manajemen pemerintahan kita juga manajemen gotong royong. Sebab itu tidak perlu dipersoalkan. Yang penting kerjasama partai pendukung pemerintah ini makin solid ya. Kalau ini lebih solid berarti sudah enteng," ujar Hendrawan.
"Kalau kita tak mampu menciptakan soliditas kabinet, partai pendukung, tentu stabilitas politik kita akan sulit tercapai. Yang teduh, nggak gaduh," tambah Hendrawan.
