KPK Ingatkan Kepala Daerah Cegah Politik Uang

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mengingatkan para kepala daerah untuk mencegah politik uang dalam proses pemiluhan kepala daerah tahun 2018. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief usai bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (26/2/2018).

Syarief menegaskan, KPK telah bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk menyukseskan Pilkada serentak 2018 dan mencegah politik uang.

"Karena tahun politik, kami berharap dan memberitahukan pada Kepala daerah bahwa KPK bekerjasama dengan Polri ingin menyuskseskan Pemilu serentak, tapi pada saat yang sama ingin mencegah tidak terjadinya politik uang. Oleh karena itu kami berharap bahwa para mereka bisa menjalankan hal ini," kata Syarief.

Syarief mengatakan, dalam pertemuan ini, Mendagri sudah memberikan tugas kepada para pejabat gubernur untuk mencegah praktik politik uang. Tak hanya politik uang, Syarief mengingatkan para pejabat gubernur tersebut untuk melanjutkan kerja-kerja pemberantasan korupsi.

Apalagi, KPK telah menggandeng sejumlah pemerintah provinsi untuk membangun sistem pencegahan korupsi, terutama yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, belanja perjalanan dinas, penyusunan anggaran, pajak bumi retribusi penerimaan daerah, jual beli jabatan, belanja hibah dan bansos serta penguatan aparat pengawas internal. Selain itu, KPK juga mengingatkan para pejabat gubernur untuk menertibkan perizinan pertambangan yang bermasalah.

"Misalnya Sultra (Sulawesi Tenggara) kami beri perhatian khusus termausk Papua dan Kalbar, tolong Plt baru ini yang mampu saja menertibkan izin yang berhubungan dengan tambang itu sudah Alhamdulillah sekali," katanya.

Sementara itu, Tjahjo mengaku sengaja membawa empat penjabat gubernur yang baru dilantik agar mendapat masukan dari KPK mengenai pencegahan korupsi.

"Kami ingin membangun pemerintahan yang bersih, saya kira kami juga mempersiapkan semua teman-teman daerah untuk setiap saat hadir dan hal-hal yang berkaitan dengan pencegahan, dan lain-lain," katanya.

Tjahjo menyatakan, pihaknya juga akan mengajak para wakil gubernur yang gubernurnya kembali bertarung di Pilkada serentak 2018. Tak hanya itu, untuk mencegah korupsi di daerah, Tjahjo berjanji akan memfasilitasi KPK untuk bertemu dengan para calon kepala daerah. Pertemuan ini diharapkan dapat mencegah praktik politik uang saat Pilkada serentak maupun pencegahan korupsi jika terpilih nantinya.

"Ya kami akan memfasilitasi keinginan KPK untuk bertemu dengan seluruh pasangan calon baik pasangan calon provinsi baik pasangan calon bupati walikota mungkin dalam satu bulan ke depan tim KPK akan turun semua dan mohon bisa berdialog bisa menyampaikan arahan-arahan khususnya yang berkaitan dengan pencegahan yang berkaitan dengan pemidanaan atau hal-hal lain yang harus dipahami oleh para calon kepala daerah," katanya.