Suara.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengklaim, belum ada pembahasan rencana kenaikan gaji presiden dan wakil presiden.
Dengan begitu, Menkeu memasatikan informasi yang beredar soal gaji Presiden Joko Widodo naik menjadi Rp533 juta per bulan adalah bohong alias hoaks.
"Itu tidak ada (soal kenaikan gaji presiden) dan belum pernah dibahas. Menurut saya, informasi yang beredar soal itu adalah hoaks,” ujar Sri Mulyani di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3/2018).
Ia mengajak masyarakat untuk cerdas melihat informasi yang beredar di media sosial. Belakangan, kata Sri Mulyani, banyak informasi yang tidak benar.
"Medsos yang sekarang ini banyak sekali informasi-informasi yang dibuat, dan dokumen dokumen yang dibuat seperti mirip dengan pemerintah kemudian dipublikasikan," katanya.
"Jadi kita tidak ada pembahasan mengenai hal itu sama sekali, sama sekali tidak ada," lanjut Sri Mulyani.
Sebelumnya, beredar paparan berbentuk tabel dengan judul “Tabel Indeks Penghasilan Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya yang Disesuaikan Dengan Indeks Penghasilan PNS”.
Dalam tabel tersebut, tercantum tulisan soal kenaikan gaji presiden menjadi Rp533.422.694 per bulan. Sementara gaji Wakil Presiden Jusuf Kalla naik menjadi Rp368.948.462.
Selain gaji presiden dan wakil presidennya, dalam tabel itu juga tercantum gaji pejabat negara seperti Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kepala Kepolisian RI, Ketua MPR, dan Ketua DPR.
Baca Juga: Kaum Muda yang Memilih Cadar di Era Terorisme
Pada tabel tersebut, gaji semua pejabat negara tersebut diusulkan pukul rata Rp92.237.116.
Terkait rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil, Menkeu mengatakan akan dimasukan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah 2019 dan RAPBN 2019.
"Kami akan mendisain berdasarkan sesuai yang selama ini disampaikan kepada DPR. Dalam nota keuangan, biasanya kenaikan gaji maupun pembayaran gaji ke 13, maupun untuk pensiun itu biasanya dimasukkan oleh presiden pada saat nota keuangan bulan Agustus," jelasnya.
