PPP Ajukan 5 Syarat Cawapres Pendamping Jokowi

Yazir Farouk

Selasa, 13 Maret 2018 | 06:45 WIB
PPP Ajukan 5 Syarat Cawapres Pendamping Jokowi
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan paparan ketika menerima delegasi Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (12/3).

Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan lima syarat calon wakil presiden pendamping Joko Widodo (Jokowi) pada Pemilihan Presiden  2019.

"Soal cawapres, pandangan PPP didasarkan pada analisis kebutuhan Pak Jokowi," kata Ketua Umum PPP M Romahurmuziy atau Rommy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Menurut Rommy, seperti dikutip dari Antara, Jokowi butuh figur yang mampu mengawal narasi besar NKRI dengan pondasi nasionalisme dan agama. Menurut dia, hubungan agama dan kekuasaan harus berjalan seiring dan seimbang.

"Sejak Bung Karno-Bung Hatta, kepemimpinan nasional selalu merefleksikan dua narasi besar ini. Di era reformasi ada Gus Dur-Mega, Mega-Hamzah, SBY-JK, dan Jokowi-JK. Itu menunjukkan bahwa dwi tunggal narasi ini tak terpisahkan," katanya.

Syarat kedua, kata Rommy, Jokowi butuh figur agamis yang mampu mengurangi ujaran kebencian bernuansa SARA karena lawan-lawan politiknya masih selalu melabeli Jokowi dengan merek "anti-Islam, prokomunis, dan pro-RRC".

"Figur seagamis apa pun memang tidak akan serta-merta menghilangkan ujaran kebencian, tapi setidaknya akan mengurangi. Syaratnya figur pendamping tersebut memang memiliki nuansa agamis yang asli dan kuat. Jangan figur nonagamis yang diagamiskan," katanya.

Jokowi juga dinilai perlu figur yang memahami kaum milenial. Mengingat 39 persen pemilih pada 2019 berusia di bawah 40 tahun maka cawapres dari kalangan muda menjadi sangat diperlukan.

"Karena mereka memiliki selera, 'gimmick', dan gaya komunikasi yang berbeda dengan generasi 'baby boomers'," kata Rommy .

Berikutnya, katanya, Jokowi perlu figur yang memiliki pengalaman dan kompetensi intelektual menghadapi disrupsi ekonomi, transformasi digital dan persaingan di era Revolusi Industri 4.0.

baca juga

"Figur populis belaka, nirkapasitas, akan menjadi persoalan jika nantinya terpilih. Pengalaman intelektual mengelola jabatan publik baik di eksekutif atau legislatif menjadi perlu," katanya.

Syarat kelima, Jokowi perlu figur yang dapat memberi sumbangan elektabilitas meskipun tidak mutlak mengingat elektabilitas Jokowi yang sudah cukup tinggi serta mesin partai-partai pengusung yang cukup banyak meniscayakan pergerakan lapangan lebih leluasa.

Di atas segala kebutuhan tersebut, kata Rommy, yang terpenting adalah Jokowi mesti diwakili orang yang membuat dia merasa nyaman dan bisa mengikuti irama kerjanya.

"Nah, yang terakhir ini sudah soal nasib karena bisa diterima atau tidak adalah soal hati. Betapapun ia memenuhi kriteria, kalau Pak Jokowi nggak sehati, bagaimana bisa mendampingi? Maka saya sebut, dalam pandangan PPP ada lima syarat dan satu hati," kata Rommy.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Gratifikasi yang Dilaporkan Jokowi ke KPK Mencapai Rp58 Miliar

Gratifikasi yang Dilaporkan Jokowi ke KPK Mencapai Rp58 Miliar

News | Selasa, 13 Maret 2018 | 02:03 WIB

Direktur AIIB Bangga Indonesia Berkomitmen Bangun Infrastruktur

Direktur AIIB Bangga Indonesia Berkomitmen Bangun Infrastruktur

Bisnis | Senin, 12 Maret 2018 | 17:07 WIB

Dukung Indonesia Gelar MotoGP, Bos Ducati: Secepat Mungkin

Dukung Indonesia Gelar MotoGP, Bos Ducati: Secepat Mungkin

Sport | Senin, 12 Maret 2018 | 14:58 WIB

JK: Ahh, Biar yang Muda-Muda Sajalah Jadi Calon Presiden

JK: Ahh, Biar yang Muda-Muda Sajalah Jadi Calon Presiden

News | Senin, 12 Maret 2018 | 14:04 WIB

Gaji Jokowi Naik Jadi Rp533 Juta per Bulan? Sri Mulyani: Hoaks

Gaji Jokowi Naik Jadi Rp533 Juta per Bulan? Sri Mulyani: Hoaks

News | Senin, 12 Maret 2018 | 13:43 WIB

Terkini

DPRD DKI Dorong Anggaran Rp1,5 Triliun Sentuh Ekonomi Kampung Kumuh

DPRD DKI Dorong Anggaran Rp1,5 Triliun Sentuh Ekonomi Kampung Kumuh

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:20 WIB

Jamdatun Soal RUU Perampasan Aset: Negara Lain Tinggalkan Mekanisme NCB Karena Rawan Abusif

Jamdatun Soal RUU Perampasan Aset: Negara Lain Tinggalkan Mekanisme NCB Karena Rawan Abusif

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:17 WIB

Harta Kekayaan KSP Listyo Sigit Prabowo Menurut LHKPN, Bebas Utang

Harta Kekayaan KSP Listyo Sigit Prabowo Menurut LHKPN, Bebas Utang

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:15 WIB

Oknum PNS di Siak Ditangkap, Diduga Setubuhi Anak 11 Tahun Berkali-kali

Oknum PNS di Siak Ditangkap, Diduga Setubuhi Anak 11 Tahun Berkali-kali

Riau | Selasa, 03 November 2026 | 14:13 WIB

Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes

Sejumlah Jenderal Diperiksa Propam, Ini Respons Mabes

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:11 WIB

BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek 5 Syarat Pekerja yang Berhak Menerimanya

BSU 2026 Cair Rp 900 Ribu, Cek 5 Syarat Pekerja yang Berhak Menerimanya

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:11 WIB

Akuisisi Saham Bayan oleh Haji Isam Disebut Bukan Kedaulatan Tambang, Cuma Pindah Tangan Oligarki

Akuisisi Saham Bayan oleh Haji Isam Disebut Bukan Kedaulatan Tambang, Cuma Pindah Tangan Oligarki

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:10 WIB

TGRI Sapu Bersih Seri Kejurnas Sprint Rally 2026 dan Kunci Gelar Juara Nasional

TGRI Sapu Bersih Seri Kejurnas Sprint Rally 2026 dan Kunci Gelar Juara Nasional

Otomotif | Selasa, 03 November 2026 | 14:10 WIB

Cegah Korupsi, Pemprov Jateng Perkuat Sistem Pengawasan Terintegrasi Bersama KPK, BPK, dan BPKP

Cegah Korupsi, Pemprov Jateng Perkuat Sistem Pengawasan Terintegrasi Bersama KPK, BPK, dan BPKP

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:08 WIB

Sengkarut Korupsi Dana Bencana BNPB: Surat KPK Belum Dibalas Panglima TNI, Ada Apa?

Sengkarut Korupsi Dana Bencana BNPB: Surat KPK Belum Dibalas Panglima TNI, Ada Apa?

News | Selasa, 03 November 2026 | 14:07 WIB

×