Suara.com - Zannuba Ariffah Chafsoh Rahman Wahid atau yang lebih dikenal Yenny Wahid menuturkan, sebaiknya Kementerian Agama (Kemenag) mengeluarkan kriteria-kriteria muballig bukan daftar nama.
Karena menurutnya, jika Kemenag hanya mengeluarkan daftar nama muballig saja, itu akan menimbulkan kecemburuan bagi yang lain.
“Tapi memang potensinya membuat irang yang tidak terlibat didalamnya merasa tersudutkan, nah ini yang harus di mitigasi lagi,” ujar Yenny usai diskusi Refleksi 20 tahun Reformasi di Grand Sahid Hotel, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (21/5/2018).
Meski demikian, menurut Yenny masyarakat hendaknya tidak berburuk sangka atas hal tersebut.
“Saya sih mau husnuzhon saja, berniat untuk melihat, berprasangka baik, terhadap Kemenag, mungkin Kemenag ingin menjawab kebutuhan masyarakat,” katanya.
Jadi, di Bulan Ramadan ini Yenny meminta pemerintah maupun masyarakat untuk saling melengkapi kekurangan satu sama lainnya.
“Jangan berburuk sangka mengatakan ini adalah upaya untuk ini lah, itu lah memecah belah dan lain sebagainya,” ujarnya.
Yenny berpendapat, jika Kemenag mengeluarkan daftar nama tersebut yakni hanya untuk mempermudah masyarakat memilih muballigh dalam suatu acara baik itu pengajian dan lain sebagainya.
“Ketika ditanya, siapa saja yang boleh diundang, nah kemudian sudah siap daftarnya,” katanya.
Baca Juga: Ribut soal Daftar 200 Ulama Andal Kemenag, Ini Respons Amien Rais
Yenny mencontohkan, ketika ia berkunjung di banyak pengajian banyak sekali yang bertanya padanya terkait siapa da’i terbaik yang dapat diundang dalam pengajian dan menjadi rekomendasi.
“Ini pertanyaan-pertanyaan praktis yang terus berseliweran ditengah-tengah kita,” jelasnya.
Ia berharap, dengan dirilisnya daftar muballigh itu justru kedepan bisa merangkul lebih banyak lagi muballigh yang bisa menjadi rujukan.
“Yang jelas, yang bertentangan dengan NKRI memang tidak bisa dimasukan dalam daftar muballigh,” katanya.
Menurutnya, dari 200 daftar nama tersebut, ada beberapa nama yang masih jadi tanda tanya baginya, namun sebagian besar, memang sudah punya track record.
“Menurut saya, ya mungkin Kemenag menggunakan dasar beberapa pertimbangan mulai dari keilmuan, track record dan tentang kecintaan terhadap NKRI, dan lain sebagianya, nah mungkin kita bisa bertanya dengan Kemenag dasar penyusunannya, itu apa? Gitu,” katanya.
