KPK Larang Pejabat dan PNS Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik

Reza Gunadha, Nikolaus Tolen

Senin, 04 Juni 2018 | 18:45 WIB
KPK Larang Pejabat dan PNS Pakai Kendaraan Dinas untuk Mudik
Ketua KPK Agus Rahardjo [suara.com/Dian Rosmala]

Suara.com - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah/2018, Komisi Pemberantasan Korupsi mengeluarkan surat edaran pencegahan korupsi yang ditujukan kepada penyelenggara negara.

Dalam surat tersebut, KPK meminta pejabat negara untuk tidak menerima hadiah apa pun bentuknya.

Larangan itu diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada UU itu, disebutkan penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya adalah dilarang, dan memiliki risiko sanksi pidana.

"Oleh karena itu, pegawai negeri atau penyelenggara negara wajib menolak pemberian gratifikasi tersebut," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/6/2018).

Meski begitu, KPK juga tetap memberikan kelonggaran kepada pejabat negara, yakni bisa menerima gratifikasi tersebut karena alasan terpaksa.

"Apabila pegawai negeri dan penyelenggara negara dalam keadaan tertentu terpaksa menerima gratifikasi, maka wajib melaporkan kepada KPK dalam 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi," katanya.

Namun, terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kedaluarsa dalam waktu singkat, dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak-pihak lainnya yang lebih membutuhkan.

Perbuatan tersebut harus disertai juga dengan pelaporan kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya.

baca juga

"Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK," kata Agus.

Selain itu, KPK juga meminta pimpinan setiap instansi atau lembaga pemerintah agar melarang penggunaan fasilitas dinas, seperti kendaraan dinas operasional untuk kepentingan pribadi pegawai untuk kegiatan mudik. Pasalnya, fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.

"Dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Pejabat Publik, Pegawai Negeri, dan Penyelenggara Negara," katanya.

"Pimpinan perusahaan atau korporasi diharapkan komitmennya untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu kepada PNS yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," tutup Agus.

Surat edaran tersebut juga ditembuskan KPK kepada Presiden Joko Widodo, Ketua DPR, dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

Dapat WTP, KPK Sebut Pemerintahan Jokowi Mengalami Perbaikan

Dapat WTP, KPK Sebut Pemerintahan Jokowi Mengalami Perbaikan

News | Senin, 04 Juni 2018 | 17:16 WIB

Sempat Ambruk, Jembatan Widang Siap Dipakai Pemudik Selasa Besok

Sempat Ambruk, Jembatan Widang Siap Dipakai Pemudik Selasa Besok

Bisnis | Senin, 04 Juni 2018 | 15:53 WIB

Tolak Pasal Korupsi di RKUHP, KPK 5 Kali Kirim Surat ke Jokowi

Tolak Pasal Korupsi di RKUHP, KPK 5 Kali Kirim Surat ke Jokowi

News | Senin, 04 Juni 2018 | 15:19 WIB

Terungkap! Ini Alasan KPK Mau Periksa Bamsoet di Korupsi e-KTP

Terungkap! Ini Alasan KPK Mau Periksa Bamsoet di Korupsi e-KTP

News | Senin, 04 Juni 2018 | 13:59 WIB

Diperiksa soal Proyek e-KTP, KPK Tanya Ini ke Khotibul Umam

Diperiksa soal Proyek e-KTP, KPK Tanya Ini ke Khotibul Umam

News | Senin, 04 Juni 2018 | 13:33 WIB

Terkini

Sabun Cuci Muka Apa yang Cocok untuk Anak 12 Tahun? Cek 3 Pilihan Terbaik Ini

Sabun Cuci Muka Apa yang Cocok untuk Anak 12 Tahun? Cek 3 Pilihan Terbaik Ini

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 21:30 WIB

IEU-CEPA Resmi Diteken, 90% produk Indonesia Bebas Masuk Eropa Tanpa Bea Masuk

IEU-CEPA Resmi Diteken, 90% produk Indonesia Bebas Masuk Eropa Tanpa Bea Masuk

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:23 WIB

Menko Airlangga & Komisioner Maros Sefovi Bahas Pengawalan Implementasi IEU-CEPA

Menko Airlangga & Komisioner Maros Sefovi Bahas Pengawalan Implementasi IEU-CEPA

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:18 WIB

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA serta IPA

Indonesia dan Uni Eropa Resmi Tandatangani IEU-CEPA serta IPA

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:14 WIB

Pelindo Mengajar, Direktur Utama Pelindo Berbagi Inspirasi dengan Siswa SMA Negeri 1 Sekayu

Pelindo Mengajar, Direktur Utama Pelindo Berbagi Inspirasi dengan Siswa SMA Negeri 1 Sekayu

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 21:05 WIB

Ditahan Imbang PSM Makassar, Persija Jakarta Gagal Perlebar Jarak Puncak Klasemen

Ditahan Imbang PSM Makassar, Persija Jakarta Gagal Perlebar Jarak Puncak Klasemen

Bola | Sabtu, 21 November 2026 | 21:04 WIB

Longsor Susulan Pejaten Timur Putus Akses dan Picu Genangan di 2 RT

Longsor Susulan Pejaten Timur Putus Akses dan Picu Genangan di 2 RT

News | Sabtu, 21 November 2026 | 20:50 WIB

Cara agar Helm Tidak Basah saat Hujan dan Bebas Bau Apek

Cara agar Helm Tidak Basah saat Hujan dan Bebas Bau Apek

Otomotif | Sabtu, 21 November 2026 | 20:50 WIB

Ada Fenomena Beaver Supermoon 24 November 2026, Bisa Dilihat Tanpa Alat!

Ada Fenomena Beaver Supermoon 24 November 2026, Bisa Dilihat Tanpa Alat!

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 20:35 WIB

Korban Ledakan Tangki Migas Diabaikan PPSDM Migas Cepu

Korban Ledakan Tangki Migas Diabaikan PPSDM Migas Cepu

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 20:17 WIB

×