Suara.com - Pemerintah Austria yang dikuasai politikus kelompok sayap kanan, berencana menutup tujuh masjid dan mengusir lusinan imam.
Kebijakan tersebut, seperti diberitakan Reuters, Sabtu (9/6/2018), dipastikan hanyalah permulaan bagi pemerintah untuk melawan Islam radikal serta pendanaan asing terhadap kelompok keagamaan.
Kanselir Sebastian Kurz, yang membentuk pemerintahan dalam aliansi konservatif, juga berjanji memperketat peraturan penerimaan imigran baru dan pengungsi dari wilayah konflik di Timur Tengah.
Beragam kebijakan itu sendiri, sebenarnya implementasi dari undang-undang tentang Islam, yang disahkan oleh parlemen Austria pada 2015.
Dalam UU itu disebutkan, kelompok-kelompok Islam dan masjid dilarang mendapat dana dari luar negeri serta dilarang menyebarkan ajaran radikalisme agama.
"Politik Islam dan kecenderungan radikalisme agama tidak memiliki tempat di negara kami,” kata Kanselir Kurz dalam konferensi pers, Jumat (8/6).
Sementara Wakil Kanselir Heinz-Christian Strache dalam konferensi tersebut mengatakan, “Ini baru permulaan.”
Para menteri pada konferensi pers mengatakan, 60 imam masjid Austria yang tergabung dalam Uni Islam-Turki untuk Kerja Sama Budaya dan Sosial di Austria (ATIB), sebuah kelompok Muslim yang dekat dengan pemerintah Turki, dapat diusir dari negara itu.
Visa mereka juga bisa ditolak untuk diperpanjang, atas tuduhan menerima dana asing, terutama dari Turki.
Austria, negara dengan 8,8 juta orang penduduk, memiliki sekitar 600.000 penduduk Muslim, yang sebagian besar asal Turki atau memiliki keluarga dari Turki.
Juru bicara ATIB Yasar Ersoy mengakui bahwa para imamnya kekinian masih dibayar oleh Diyanet, otoritas agama negara Turki, tetapi ia mencoba untuk mengubahnya.
"Kami saat ini mencoba mengubahkan, agar para imam ini digaji dari dana dalam negeri Austria,” tuturnya.
TERPOPULER
