Suara.com - Jaringan Alumni Muda Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Jampi PMII) Jatim melaporkan penyampai fatwa yang menyatakan umat Islam hukumnya fardhu ain (wajib bagi setiap individu) untuk mendukung Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa ke Polda Jatim, Rabu (13/6/2018).
Fatwa itu dihasilkan dalam pertemuan sejumlah ulama di Ponpes Amanatul Ummah, Mojokerto, yang diasuh Kyai Asep Saifuddin Chalim, 3 Juni lalu. Surat fatwa bernomor 1/SF-FA/6/2018. Hadir di pertemuan itu, Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa.
Ketua JAMPI Abdul Hamid menyebut, fatwa itu adalah wujud ujaran kebencian. Ada pernyataan bahwa jika umat Islam memilih Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Puti Guntur Soekarno dalam Pilkada Jatim 2018, maka sama saja berkhianat kepada Allah dan Rasulullah.
”Kami melaporkan ini, dengan membawa sejumlah barang bukti tentang dugaan adanya tindak pidana ujaran kebencian,” kata Abdul Hamid di Kantor Subdit V Cybercrime Ditreskrimsus Polda Jatim, Rabu (13/6/2018 siang.
Barang bukti itu berupa foto, rekaman percakapan dan juga surat fatwa yang kini menuai pro dan kontra masyarakat tersebut.
“Dari barang bukti kami, pertemuan itu juga dihadiri Ibu Khofifah,” kata Hamid.
Para pendukung Khofifah – Emil, tambah Hamid, juga menyebutkan bahwa umat Islam yang tidak mendukung Khofifah sama dengan mengingkari Tuhan dan Rasul-Nya. Menurut dia, fatwa itu tidak berbuntut panjang jika tidak menyebut nama orang, atau nama calon Pilkada, yakni Gus Ipul.
”Unsur pidananya, karena beliau (Kiai Asep) sudah menyebut nama, yakni Gus Ipul (Saifullah Yusuf). Ini kan sama saja dengan pembunuhan karakter,” terang Hamid.
Yang juga fatal, kata dia, dalam pertemuan di Mojokerto itu disampaikan bahwa Gus Ipul tidak pernah terdengar mengutip ayat-ayat suci Al Quran. Ada tudingan Gus Ipul tidak pernah melontarkan ayat suci Al Quran.
"Padahal di mana-mana Gus Ipul tak terhitung jumlahnya memberi tausiyah yang di dalamnya mengutip ayat suci Alquran," ujarnya.
Abdul Hamid menyebut, fatwa fardhu ain memilih Khofifah itu telah membuat heboh publik, dan berpotensi memecah- belah umat.
“Kami mendapat keluhan, umat resah, karena jika tidak memilih Khofifah-Emil, maka berdosa. Bahkan ada pernyataan mengkhianati Allah SWT dan Rasulullah jika tak mendukung Bu Khofifah,” kata dia.
Ia menyebut keluarnya fatwa itu sebagai kemunduran demokrasi. Dalam sistem keterbukaan, masyarakat memiliki hak kebebasan untuk memilih siapapun. (Achmad Ali)
