FPI Ingatkan KPK Tidak Berpolitik saat Pilkada Serentak 2018

Suara.com - Ratusan massa yang tergabung dalam Jaringan Muda Muslim Jayakarta (JMMJ) berunjuk rasa didepan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (25/6/2018). Mereka mendesak agar KPK tidak terpengaruh pada kontestasi politik dan menolak adanya politisasi KPK.

"KPK sebagai institusi hukum negara, harus menjadi alat negara yang netral dari kepentingan politik. Jangan jadi perpanjangan tangan kepentingan politik tertentu," kata Koordinator JMMJ Andi saat berorasi.

Menurut dia, aksi kali ini sebagai bentuk keprihatinan banyaknya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk kepentingan Pilkada 2018. Maka itu, Andi berharap KPK tetap on the track yakni independen dan mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga tegaknya marwah pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Saya tak usah sebut siapa yang memanfaatkannya karena publik sudah tahu semua. Ini adalah bentuk keprihatinan adanya pihak-pihak yang ingin memanfaatkan KPK untuk kepentingan Pilkada dan meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara," jelasnya.

Sementara itu, Koordinator massa Front Pemerhati Indonesia (FPI) Muhammad Ali mendesak KPK untuk tidak bermain politik di dalam pusaran Pilkada kali ini. Dia pun masih mensinyalir ada segelintir pendukung paslon Gubernur yang melakukan aksi black campaign di masa tenang.

"Hari ini ada kelompok massa tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menjadi demo diduga pesanan paslon Gubernur Jateng Sudirman Said. Ini adalah aksi black campaign karena sudah memasuki masa tenang," sebut Muhammad Ali.

"Harusnya dimasa tenang ini, mereka menjaga kondusifitas suasana. Ini telah menciderai demokrasi. Black campaign sudah terang-terangan," tambah dia.

Andi melanjutkan pihaknya tidak menghendaki jika KPK jadi lembaga pesanan parpol alias 'bumper' bagi kepentingan politik saat ini. Sehingga bisa menyandera KPK untuk alat tawar politik demi kepentingan jaringan gelap sehingga memuluskan hajatnya tanpa halangan.

"Kami tegaskan KPK harus netral, jangan jadi bumper bagi kepentingan politik," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya mengingatkan kepada pimpinan KPK agar tidak terkena bujuk rayu pihak-pihak yang ingin meraih kekuasaan sesaat yang akan bertarung di pesta akbar lima tahunan ini.

"KPK jangan melakukan manuver politik jelang Pilkada serentak 2018. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus bisa berjalan dengan netral dan tidak berpihak pada siapapun," kata dia lagi.

"Jika ini tidak dihentikan maka akan menjadi bencana besar yang mengancam negeri ini. Potensi perpecahan bangsa sangat besar bila lembaga penegak hukum turut bermain politik," pungkasnya.

Dalam aksinya kali ini, para demonstran juga membawa beberapa alat peraga berupa karangan bunga, spanduk dan poster bertuliskan 'KPK Jangan Terpengaruh Kontestasi Politik, Tolak Politisasi KPK', 'KPK Harus Netral, Jangan Terpengaruh Pesenan Parpol atau Pasangan Cagub yang Bertarung di Pilkada', 'Pimpinan KPK Jangan Ikut-Ikutan Berpolitik', 'KPK Haram Berpolitik', 'KPK Dilarang Bermanuver Politik', 'KPK Jangan Jadi Pesanan Parpol atau Mantan Pejabat', 'Ingat !! KPK Harus Independen, Jangan Berpolitik'.

Sementara sebelumnya, telah datang massa yang tergabung dalam Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyampaikan tuntutan agar KPK memeriksa Ganjar Pranowo dan Azis Syamsuddin terkait kasus e-KTP. Mereka bahkan meminta agar KPK memanggil paksa keduanya lalu menetapkannya sebagai tersangka dalam kasus e-KTP.