Suara.com - Sylvana Apituley, Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden (KSP), mengklaim pemerintah telah bekerja keras menyelesaikan persoalan-persoalan yang masih terjadi di tanah Papua. Salah satunya yaitu persoalan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
Pernyataan Sylvana menyusul terbitnya laporan investigasi lembaga Amnesty International Indonesia, yang mencatat bahwa sejak tahun 2010 hingga 2018, telah terjadi pembunuhan terhadap 95 warga sipil oleh aparat keamanan, Polri dan TNI.
Sylvana mengatakan, pihaknya sudah mengetahui sebagian dari kasus yang dilaporkan Amnesty International dan tengah dalam proses penyelesaian.
"Laporan-laporan seperti ini sebagian juga dicatat lembaga-lembaga HAM. Jadi masalahnya apa, sebenarnya kita sudah tahu," kata Sylvana di Jakarta, Senin (2/7/2018).
Ia menekankan, pemerintahan Presiden Joko Widodo kini sedang fokus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di Papua.
Bahkan, masyarakat Papua saat ini menjadi salahsatu subjek rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah.
"Karena selama ini mereka memang terabaikan selama 40 tahun lebih yang lalu," ujar Sylvana.
Tak hanya itu, penegakan hukum yang adil tanpa pandang bulu, juga menjadi dasar pemerintah menghadirkan rasa keadilan dan kedamaian di tanah Papua. Termasuk di antaranya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM.
"Tapi semua orang tahu, pelanggaran kasus HAM, apalagi yang di masa lalu itu memakan waktu dan proses yang cukup panjang," kata Sylvana.
Baca Juga: Ditanya Penyidik soal Hilda Vitria, Kriss Hatta: Dia Sudah Mantan
Namun demikian, lanjutnya, pemerintah tidak pernah tinggal diam. Upaya-upaya pengungkapan kejahatan HAM, telah dilakukan.
"Jadi yang paling penting kita mencatat bahwa pemerintah ini telah bekerja keras melaksanakan tugasnya," ujar Sylvana.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini sangat terbuka dan proaktif mencari jalan-jalan baru untuk menyelesaikan persoalan di Papua.
"Pemerintah ini sangat terbuka, sangat responsif untuk mencari jalan-jalan baru, proaktif mencari terobosan-terobosan, apa yang kira-kira bisa dilakukan supaya pelanggaran HAM yang selama ini, terutama kasus-kasus yang sudah disepakati oleh tim yang dibentuk, oleh pemerintah, itu bagaimana caranya harus diselesaikan, baik dengan proses hukum maupun tidak," kata Sylvana.
