REGIONAL:
Suara.com - Gerakan Nasional Satu Periode akan menjegal Joko Widodo kembali menjadi presiden di Pemilihan Presiden 2019 mendatang. Menurut pendukung gerakan ini, sejak Joko Widodo dan Jusuf Kalla memimpin, kehidupan demokrasi di Indonesia mengalami masa-masa suram.
Ketua Harian Gerakan Nasional Satu Periode Sangap Surbakti menyampaikan dalam kepemimpinan Jokowi-JK selama hampir lima tahun ini, Nawacita dan Trisakti berubah menjadi slogan tanpa makna.
“Rezim Jokowi justru mengulangi kebijakan yang dilakukan oleh Orde Baru, yaitu pembangunan disandarkan kepada hutang luar negeri,” ungkap Sangap di Gedung IJW Rest Putra Sriwijaya, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/7/2018).
Ia mengatakan jika kehidupan ekonomi saat ini semakin memburuk. Praktek-praktek diskriminasi penegakan hukum makin vulgar dilakukan.
“Hingga saat ini utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 7.000 triliun, jumlah tersebut merupakan total utang pemerintah dan swasta. Dari sisi Pemerintah, utang tersebut digunakan dalam rangka menambal defisit anggaran pemerintah,” katanya.
Sementara, ujarnya, utang swasta dilakukan oleh korporasi dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Peningkatan utang terus berlanjut hingga APBN 2018 bulan Februari menembus angka Rp 4.034,8 triliun dan pada APBN 2018 mencapai Rp 4.772 triliun.
“Pemerintah Jokowi mengobral hutang dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN). Jika kepemilikan SBN didominasi oleh asing, maka pemerintah tidak dapat mengendalikan pergerakan pasar. Akibatnya ketika ada penguatan dolar Amerika terhadap rupiah, pemerintah tak dapat berbuat banyak kecuali menyalahkan pihak eksternal,” katanya.
Dirinya menilai jika besar utang luar negeri ini harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya hutang luar negeri yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Pembiayaan infrastruktur melalui utang luar negeri tak selalu berjalan mulus, ada beberapa negara yang gagal bayar atau bangkrut.
“Sri Lanka yang juga tidak mampu membayarkan utang luar negerinya untuk pembangunan infrastruktur, Sri Lanka sampai harus melepas Pelabuhan Hambatota sebesar Rp 1,1 triliun atau sebesar 70 persen sahamnya dijual kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Cina,” katanya.
Lebih jauh, ia mengatakan bahwa mereka membangun proyek infrastrukturnya lewat utang, akhirnya mereka tidak bisa bayar utang. Banyak beberapa negara, Negara Angola juga termasuk salah satu yang terjerat hutang dan mengganti nilai mata uangnya menjadi Yuan.
“Contoh-contoh di atas, dicontoh bulat-bulat oleh rejim Jokowi-JK, maka tak heran jika rejim ini mengobral murah BUMN dan membuka kran yang luas bagi TKA, khususnya TKA dari Cina,” tuturnya.
TERPOPULER
