Banyak Temuan, Anies Baswedan Janji Ikuti Rekomendasi BPK

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berjanji melaksanakan rekomendasi yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan, mengenai penggunaan dana anggaran pendapatan dan belanja  daerah.

Hal tersebut dituturkan Anies saat mengikuti sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (9/7/2018). Sidang paripurna itu beragendakan penyampaian jawaban Gubernur Anies atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2017.

Dalam rapat paripurna, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan terima kasih kepada Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Ia juga berterima kasih kepada Fraksi Partai Demokrat Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golongan Karya, dan Fraksi Partai Nasdem.

Ucapan terima kasih itu karena DPRD dinilainya turut membantu pemprov memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

"Eksekutif mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Dewan yang terhormat atas saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan," ujar Anies.

Tak hanya itu, Anies menuturkan Pemprov akan menindaklanjuti perihal rekomendasi BPK.

"Eksekutif akan bersungguh-sungguh menindaklanjuti dan melakukan peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai rekomendasi BPK. Itu bentuk pertanggungjawaban publik yang berorientasi pada good governance dan clean government," tandasnya.

Sebelumnya, pada rapat paripurna, Rabu (4/7/2018) lalu, tiga fraksi DPRD DKI meminta pemprov segera menyelesaikan temuan BPK mengenai indikasi adanya potensi kerugian daerah.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Provinsi DKI Jakarta Maman Firmansyah mengatakan, berdasarkan temuan BPK, ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengindikasikan kerugian daerah sebesar Rp 11,41 miliar.

Berdasarkan indikasi tersebut, BPK menilai Jakarta berpotensi merugi sampai Rp 66,28 miliar. Adapun ketidakpatuhan tersebut terjadi pada kegiatan tiga kegiatan, antara lain adalah pembebasan tanah untuk pembangunan Embung Kebagusan.

Dua kegiatan selanjutnya ialah pengadaan perlengkapan mobil penanggulangan kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat, dan pengadaan perlengkapan petugas penanggulangan kebakaran pada Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur.

Fraksi PPP juga mencatat temuan dalam LHP BPK, yakni kekurangan jumlah dan volume penerimaan yang bersumber dari pajak daerah sebesar Rp 2,27 miliar.

Anggota Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi DKI Jakarta Ruslan Amsyari juga menyoroti LHP BPK perihal masih ditemukan potensi kerugian negara.

"Berdasarkan LHP BPK periode 2014 hingga 2017 ditemukan sebanyak 822 kasus senilai Rp 849,2 miliar. Dari nilai tersebut, yang telah ditindaklanjuti dengan penyetoran kas daerah sebesar Rp 484,5 miliar," ucap Ruslan.

Karenanya, kata Ruslan, masih ada sisa potensi kerugian daerah sebesar Rp 364,7 miliar.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Nasdem Bestari Barus mengatakan opini Wajar Tanpa Pengecualian masih diikuti dengan pengungkapan 67 temuan.

Temuan tersebut, kata Bestari, terdiri dari kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) sebanyak 49 temuan, kemudian ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebanyak 18 temuan.

"Seperti yang disampaikan BPKP pada 18 Mei 2018, yang di antaranya terkait pembangunan gedung rumah sakit dan puskesmas, pengelolaan dana BOS dan BOP, serta pemenuhan kewajiban fasilitas sosial dan umum dengan pemanfaatan sistem informasi. Kemudian pengadaan perlengkapan untuk penanggulangan kebakaran di tingkat suku dinas, serta kegiatan pembebasan tanah untuk pembangunan terkait dinas sumber daya air yang tidak sesuai ketentuan," tandasnya.