Suara.com - Sedikitnya 13 orang tewas dan 47 orang lagi cedera dalam ledakan bom bunuh diri yang terjadi saat pertemuan politik di Peshawar, Ibu Kota Provinsi bagian barat-laut Pakistan. Kejadian itu, Selasa malam (10/7/2018).
Juru Bicara Lady Ready Hospital, Zulfiqar Ali Babab Khel di Peshawar mengkonfirmasi 13 orang meninggal dan 47 orang lagi menderita luka dalam ledakan tersebut. Kepala Polisi Peshawar Qazi Jamil mengatakan Sekretaris Penerangan Provinsi Partai Nasional Awami (ANP) Haroon Bilour termasuk di antara orang yang tewas dalam serangan bunuh diri itu.
Seorang pembom bunuh diri meledakkan rompi peledaknya ketika Haroon Bilour bertemu dengan pekerja partai dalam satu pertemuan terbuka di Daerah Yakatoot, Peshawar --Ibu Kota Provinsi Khyber Pakhtunkhwa di bagian barat-laut Pakistan, kata perwira polisi tersebut.
Pembom itu bisa mendekati politikus yang tewas tersebut ketika para pekerja partai merayakan kedatangannya dengan kembang api, demikian laporan Xinhua Rabu pagi.
Polisi, pasukan keamanan dan tim pertolongan bergegas ke lokasi ledakan dan membawa jenazah serta korban cedera ke Lady Reading Hospital. Regu Penjinak Bom dari kepolisian setempat mengatakan sebanyak delapan sampai 10 kilogram peledak selain satu kilogram pelor digunakan dalam serangan itu.
Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung-jawab atas serangan tersebut. Bashir Bilour, ayah Haroon Bilour dan pemimpin senior ANP, juga tewas dalam ledakan bunuh diri selama kampanye pemilihan umum di Peshawar pada 2012.
Haroon Bilour mencalonkan diri untuk menjadi anggota Majelis Provinsi PK-78 dalam pemilihan umum 25 Juli di negeri itu.
ANP adalah partai nasionalis Pashtun dri Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, dan memiliki wakil di Majelis Provinsi, serta di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Parlemen di negeri tersebut. Para pemimpin partai politik utama mengutuk serangan itu dan mendesak pemerintah menjamin keamanan politisi yang bersaing dalam pemilihan umum.
Kepala Komisi Pemilihan Umum Pakistan mengatakan itu adalah persekongkolan untuk menggangu proses bagi pemilihan umum yang bebas dan adil. (Xinhua/OANA)
TERPOPULER
