Suara.com - Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali mengakui merasa dikuatkan dengan kesaksian Wakil Presiden Jusuf Kalla, dalam sidang peninjauan kembali kasus penggunaan Dana Operasional Menteri (DOM) untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Kasus itulah yang kini membuat Suryadharma mendekam di balik penjara.
Suryadharma mengatakan, JK adalah atasannya saat itu, yakni sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai mantan wapres periode 2004-2009, JK tentu mengerti aturan penggunaan DOM.
"Jadi saya merasa cukup atas keterangan yang diberikan JK hari ini, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami semua pihak," kata Suryadharma di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, Rabu (11/7/2018).
JK menjadi saksi dalam persidangan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Suryadharma di PN Tikor, Rabu hari ini.
Sementara penasehat hukum Suryadharma, yakni Muhammad Rullyandi mengatakan, putusan pengadilan yang memerintahkan kliennya mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 1,8 milir adalah hasil audit ilegal oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
Menurut dia, tidak ada UU yang mengatakan bahwa BPK berwenang menentukan kerugian negara.
"BPK tidak ada temuan kerugian negara terhadap DOM. Oleh karena itu, menyaksikan keterangan hari ini, pak JK selaku Wapres, semua mendengar, bahwa DOM tidak dipertanggungjawabkan, mohon dicatat ya," tutur Rullyandi.
"Inilah keleliruan selama ini yang barang kali akan menjadi bahan pertimbagan bagi majelis hakim Mahkamah Agung," tambah Rullyandi.
Mantan Ketua Umum PPP itu terbukti menggunakan Dana Operasional Menteri sebesar Rp1,8 miliar tidak sesuai peruntukan.
Ia juga terbukti melakukan korupsi dana haji, antara lain dengan menunjuk orang-orang tertentu yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Petugas Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Arab Saudi, mengangkat Petugas Pendamping Amirul Hajj tidak sesuai ketentuan.
Suryadharma divonis 6 tahun hukuman penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan, dan diwajibkan untuk membayar uang pengganti Rp 1,8 miliar, serta hukuman tambahan pencabutan hak politik.
TERPOPULER
