Suara.com - Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, figur yang layak memimpin Indonesia ke depan adalah tokoh berkomitmen kuat untuk memberantas korupsi. Sebab permasalahan utama negeri ini sekarang adalah praktik korupsi yang masih merajalela.
“Itulah pentingnya capres antikorupsi,” kata Dahnil dalam diskusi bertajuk ”Mencari Capres Anti Korupsi” di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (17/7/2018).
Menurut dia, yang paling efektif dalam memberantas korupsi adalah ”kehendak politik” presiden. Sebab, presiden lah yang berkuasa dalam menggerakkan segala sektor untuk mencegah dan penindakan hukum atas korupsi.
“Yang paling efektif untuk memberantas korupsi adalah bukan jadi pimpinan KPK atau penyidik senior KPK, tapi presiden. Presiden lah paling efektif untuk pemberantasan korupsi,” ujar dia.
Kepemimpinan Joko Widodo -Jusuf Kalla dinilai belum berkomitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Pasalnya, kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan sudah setahun lebih tidak tuntas.
“Kenapa pengungkapan kasus penyerangan Novel terhambat, karena miskin komitmen,” tutur dia.
Maka dari itu, Pemuda Muhammadiyah bersama beberapa organisasi kelompok masyarakat sipil menggugat Undang Undang Pemilu terkait pasal yang mengatur 20 persen presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi.
Gugatan itu dilakukan supaya menghapus ambang batas calon presiden untuk maju pilpres, sehingga banyak tokoh yang bisa maju capres dan masyarakat punya banyak pilihan.
“Saya mau katakan, bahwa capres yang tersedia sekarang itu tak ada yang punya komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya kasus Novel, seharusnya kasus Novel ini kecil untuk diselesaikan. Tinggal berani tidak untuk menyelesaikannya”.
Baca Juga: Hantam Perseru Serui, Madura United Naik ke Posisi Ketiga
