Suara.com - Israel akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang kontroversial yang menjadi dasar hukum mereka menjadi negara eksklusif untuk kaum Yahudi.
RUU itu sebelumnya dikecam oleh warga Arab yang berada di Israel serta kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Dalam sidang umum parlemen Israel, Kamis (19/7/2018), 62 anggota yang didukung pemerintah sayap kanan mendukung pengesahan RUU tersebut. Sementara 55 anggota parlemen lainnya menolak.
Seusai sidang memutuskan mengesahkan RUU itu, anggota parlemen dari kaum Arab berteriak mencemooh produk hukum itu sebagai “wujud sistem apartheid yang sangat rasialis.”
Saat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu memberikan pidato setelah RUU itu disahkan, anggota parlemen yang menolak juga melakukan aksi merobek draf produk hukum tersebut.
"Ini adalah saat-saat menentukan dalam sejarah Zionisme dan negara kita,” kata Netanyahu saat berpidato di parlemen, seperti diberitakan Xinhua.
Dalam UU itu, terdapat pasal yang tertulis “Israel adalah tanah air bersejarah rakyat Yahudi. Karenanya, kaum Yahudi memunyai hak eksklusif untuk menentukan nasib sendiri.”
Selain itu, UU tersebut juga tak mengakui bahasa Arab sebagai salah satu bahasa resmi negara. UU itu hanya mengakui bahasa Yahudi sebagai bahasa nasional.
Hal tersebut ditentang oleh warga Arab Israel, karena komunitas mereka kekinian mencapai 20 persen dari 9 juta penduduk.
Direktur Jenderal Adalah, Hassan Jabareen, mengecam pengesahan RUU tersebut. “UU itu mempromosikan apartheid, tak bermoral, dan dilarang secara hukum internasional,” tegasnya.
Untuk diketahui, “Adalah” adalah lembaga hukum negara di Israel khusus untuk mengatur kehidupan warga Arab di sana.
TERPOPULER
