REGIONAL:
Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menuduh Presiden Joko Widodo sebagai penyebab Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
Sebab, menurut Fahri, yang seharusnya bekerja atas adanya kasus suap di dalam lapas ialah tim Saber Mabes Polri.
Fahri menilai, Presiden Jokowi dan para menteri tidak mampu menyelesaikan kewajiban, sehingga KPK yang harus bekerja seperti itu.
"Saya bernanya sekarang ke Pak Jokowi mana itu saber pungli? Ini semua omong kosong. Negara kehilangan arah dalam penegakan hukum hingga semuanya kacau, tidak ada kepastian," kata Fahri di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senin (23/7/2018).
Ia menuduh Jokowi tidak bertanggung jawab atas penegakan hukum, sehingga harus diambilalih oleh KPK yang menurutnya tidak memiliki kewenangan dalam melakukan OTT di lapas.
"Presidennya tuh tak bertanggung jawab. Akhirnya tanggung jawab ini diambil oleh KPK, dan KPK melakukannya serampangan, ugal-ugalan, dia merusak semuanya. Jadi, ya saya kalau melihat ini anarkistis," katanya.
Fahri juga sempat mengatakan, jajaran kabinet Jokowi sebagai pihak yang pengecut. Sebab, ia melihat tidak ada peran Kemenkumham dan Ditjen PAS dalam kasus adanya suap di Lapas Sukamiskin.
"Yang bertanggung jawab terhadap lapas itu siapa? Kabinet. Kementerian hukum, dirjen pemasyarakatan. Diam, omong kosong itu. Ini kan menteri-menteri dan birokrat pengecut semua, penakut semua, tak ada tanggung jawab. Akhirnya sidak. Tadi saya liat di televisi, lapas disidak. Apa ini? Ini pengecut," pungkasnya.
TERPOPULER