Suara.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Tengah degnan tegas menolak pencawapresan kembali wakil presiden Jusuf Kalla di Pilpres 2019. Golkar meminta jaminan jika Jokowi urung mengusung Airlangga Hartarto sebagai cawapres.
"Kita akan mengikuti lobi-lobi ketua umum. Paling nanti ada rapimnas, misal Jokowi tak memilih Airlangga, itu bagian bagaimana presiden menggaransi pada partai kita. Kecuali mengambil Pak Airlangga sebagai cawapres ya nggak ada rapimnas," kata Petit Widi Atmoko, Wakil Ketua Bidang Organisasi Kemasyarakatan DPD Golkar Jateng, dalam diskusi Komunitas @TentangGolkar, Sabtu (28/7/2018), di Semarang.
Golkar Jateng menurut Petit, yakin bahwa Jokowi akan lebih nyaman jika pengganti Jusuf Kalla sebagai pendampingnya adalah Airlangga Hartarto.
"Secara bahasa tubuh, Pak Airlangga berasal dari Jawa, satu alumni dengan Jokowi. Saya yakin Jokowi lebih nyaman kalau yang menggantikan Pak JK di 2019 adalah Airlangga Hartarto," ujarnya.
Figur Airlangga Hartarto merupakan putera dari Hartarto Sastroseonarto, mantan Menteri Perindustrian era Presiden Soeharto. Menurutn Petit Widi Atmoko, Airlangga figur yang mampu mengayomi semua elemen tokoh partai.
"Pak Airlangga juga figur yang bisa mengkonsolidasikan koalisi, senior partai dan eksternal," ungkap Ketua DPD Golkar Kota Semarang ini.
Sementara, pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang, Muchamad Yulianto menyatakan, mayarakat Jawa Tengah menginginkan figur yang andap asor, kebapakan, komunikatif dan berwibawa seperti Airlangga Hartarto.
Golkar menurutnya memiliki segudang tokoh yang mumpuni dan berpengalaman, JK kata Yulianto meski bukan asal Jateng. Tapi mendapat elektabilitas tinggi di Jateng saat Pilpres 2014.
"JK juga tokoh yang kebapakan, mampu menyelesaikan masalah dalam senyap tahu-tahu beres, itu yang disukai warga Jateng, kebapakan. Tapi warga Jateng tidak suka ambisius atau banyak tampil di publik, Airlangga Hartarto yang cocok," ujar Yulianto.
Baca Juga: Akhirnya, Jane Shalimar Resmi Bercerai dari Didi Mahardika
Terkait gugatan UU No.7 Tahun 2017 oleh JK, Yulianto menyampaikan bahwa hal ini tidak akan baik untuk perpolitikan Indonesia ke depan. Ia mengkhawatirkan akan terjadi banyak perdebatan di level yang lain jika gugatan ini dikabulkan.
"Gugatan UU No 7 ini menurut saya menjadi tidak baik untuk perpolitikan di Indonesia. Saya khawatir jika memang nanti MK mengabulkan, jabatan-jabatan lembaga lain kemudian akan banyak digugat ke MK," ujarnya. (Adam Iyasa)
