Selain itu, katanya, Pelibatan TNI harus merupakan pilihan terkahir (last resort) setelah semua kapasitas pemerintah tidak bisa lagi menangani terorisme.
"Pelibatan TNI tidak boleh mengganggu dan merusak sistem penegakan hukum dalam penanganan terorisme dan yang terakhir yaitu pelibatan militer harus tunduk dalam sistem peradilan umum jika terjadi kesalahan dalam penanganan terorisme," imbuh dia.