Suara.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) memaparkan hasil survei mengejutkan soal potensi perkembangan isu suku, agama, ras dan antargolongan di Pemilihan Umum 2019 mendatang. Hasilnya, isu SARA nanti akan sengaja dibuat oleh elit politik.
Hasil survei itu dikerjakan oleh 145 orang ahli politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam LIPI. Hasil survei LIPI menunjukkan bahwa isu SARA tidak signifikan terjadi di tingkat akar rumput.
"Isu SARA terjadi di Pilkada DKI karena kecenderungan manipulasi dan dikapitalisasi elite politik," ujar peneliti LIPI Syarif Hidayat dalam penjelasan hasil survei LIPI di Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Survei ini dilakukan terhadap 145 ahli bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan hankam, yang tersebar di 11 provinsi selama kurun waktu April hingga Juli 2018. Survei ini sebagai bagian pelaksanaan kegiatan survei "pemetaan kondisi politik, ekonomi, sosial-budaya dan pertahanan-keamanan menjelang pemilu serentak 2019: dalam rangka penguatan demokrasi" yang merupakan bagian dari program prioritas nasional (PN) tahun 2018.
Syarif mengatakan dari survei ahli yang dilakukan tim peneliti LIPI itu diketahui bahwa tindakan persekusi yang belakangan marak terjadi di masyarakat mayoritas disebabkan penyebaran berita hoaks (92,4 persen), ujaran kebencian (90,4 persen), radikalisme (84,2 persen), kesenjangan sosial (75,2 persen), perasaan terancam oleh orang atau kelompok lain (71,1 persen), sedangkan aspek "relijiusitas" (67,6 persen) dan ketidakpercayaan antarkelompok/suku/agama/ras (67,6 persen).
Persentase itu menurut dia menunjukkan bahwa isu SARA tidak begitu signifikan terjadi di tingkat akar rumput melainkan hanya merupakan isu yang dipolitisasi para elite politik. Syarif mengatakan solusi mengatasi berkembangnya isu SARA adalah dengan mengelola dan mengendalikan perilaku elite politik.
Sementara Peneliti Politik LIPI Syamsuddin Haris mengimbau elite politik kembali ke jalan yang benar dengan tidak mempolitisasi SARA demi kepentingan jangka pendek.
"Politisasi SARA dampaknya sangat besar. Jangan mudah melakukan manipulasi dan politisasi yang mengatasnamakan SARA, ini akan mengakibatkan konflik horizontal," kata Syamsuddin Haris. (Antara)
Baca Juga: Jika Mahfud MD Jadi Cawapres, Jokowi Bisa Tangkal Isu SARA
