Suara.com - Kasus pelanggaran kebebasan beragama yang belum terselesaikan disebut semakin meningkat. Sebab para pemimpin daerah takut jika kasus itu selesai, maka akan kehilangan suara pendukungnya saat Pilkada selanjutnya.
"Karena mereka tidak ingin kehilangan dukungan. Itu sebabnya banyak kasus yang terjadi dan tidak ada solusi atau pemecahan yang signifikan," kata Wakil Ketua Setara institute Bonar Naipospos, di kantor Setara Institute, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (20/9/2018).
Alasannya, saat ini banyak diskriminasi yang dilakukan kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas, jika pemerintah daerah menyelesaikan kasus tersebut. Kelompok mayoritas akan menganggap pemerintah daerah tidak berpihak kepada kelompoknya, sehingga meninggalkan dukungannya.
"Mereka (pemerintah daerah) mengkhawatirkan jika membantu minoritas akan kehilangan dukungan suaranya saat pilkada selanjutnya berlangsung," ujarnya.
Menurut dia, saat ini hitungan suara dalam politik jauh lebih penting dari pada perlindungan dan hak masyarakat minoritas.
Ia mencontohkan salah satu kasus adalah Wali Kota Bogor Bima Arya yang berjanji kepada umat protestan GKI Yasmin akan menyelesaikan perkara izin bangunan gereja pada tahun 2017 lalu. Namun perkara tersebut belum terselaikan karena Bima akan maju kembali dalam pemilihan Wali Kota Bogor.
"Karena Aria Bima mau maju untuk kedua kalinya sebagai Wali Kota Bogor, dia sadar betul solusi ini akan tidak diterima dari pihak kelompok mayoritas. Sehingga kasus ini dikesampingkan terlebih dahulu. Kepentingan elektoral seperti ini sangat mempengaruhi," imbuhnya. (Yosafat Diva Bayu Wisesa)
