Suara.com - Kapolres Depok Komisaris Besar Polisi Didik Sugiharto mengatakan, sudah mengantongi bukti-bukti sebelum menetapkan mantan Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana proyek pelebaran jalan.
Bukti yang dimiliki kepolisian untuk menetapkan sebagai tersangka berupa dokumen APBD yang digunakan untuk membiayai proyek pengadaan pelebaran jalan.
"Intinya, dana pelebaran jalan itu sudah dibebankan kepada perusahaan yang mendapat izin. Tapi hasil penyelidikan, di APBD Depok juga ada anggaran untuk proyek itu," ujar Didik di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (30/8/2018).
Didik menyebutkan, dana untuk pelebaran Jalan Nangka sudah dibebankan kepada pihak apartemen yang membangun properti di kawasan tersebut.
Didik menambahkan, pihaknya baru menetapakan dua orang tersangka dan akan terus melakukan penyidikan. Dua orang tersangka tersebut yakni Nur Mahmudi Ismail dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto.
"Iya iya (Dua tersangka)," kata dia.
Sebelumnya, polisi telah menetapkan Nur Mahmudi Ismail sebagai tersangka dalam kasus proyek pelebaran jalan. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah polisi melaksanakan gelar perkara dalam kasus tersebut pada Senin (20/8/2018).
"Iya (Nur Mahmudi sudah tersangka). Penetapan status setelah melalui gelar perkara dan ditemukan dua alat bukti yang cukup," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Selasa (28/8/2018).
Total kerugian Negara atas dugaan kasus tersebut mencapai Rp 10,7 miliar. Meski sudah bersatus tersangka, politikus PKS itu belum ditahan. Argo mengatakan, alasan Nur Mahmudi tidak ditahan karena merupakan kewenangan subjektif penyidik.
Baca Juga: Sudirman Said Merapat ke Rumah Prabowo, Finalisasi Tim Sukses
Selain Nur Mahmudi Ismail, polisi turut menetapkan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Harry Prihanto sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
