Suara.com - Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi PN Medan Merry Purba tak berencana melakukan praperadilan terkait dugaan suap yang diterimanya dalam perkara penjualan lahan aset negara dengan terdakwa Tamin Sukardi.
Meski selalu mengelak atas tuduhan menerima suap tersebut, dan merasa menjadi korban dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Merry tak berencana melakukan praperadilan. Menurut dia, saksi-saksi yang dihadirkan penyidik KPK memberikan keterangan bahwa Merry menerima uang suap tersebut.
"Bagaimana saya ajukan praperadilan, katanya semua saksi mengarah ke saya gitu. Makanya saya dari awal sudah mengatakan, saya hanya punya kekuatan kepada Tuhan saya mendoakan pada mereka mengatakan yang sebenarnya. Kalau mereka membual silahkan jangan libatkan saya. Jangan korbankan saya," kata Merry sambil meneteskan air mata, di Lobby Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (5/9/2018).
"Praperadilan itu tak berguna lagi, tidak ada, karena semua saksi mengarah pada saya. Tapi semua saksi itu saya nggak lihat," Merry menambahkan.
Hakim Merry Purba diduga menerima uang suap lantaran sebagai anggota majelis hakim dalam perkara Tamin Sukardi. Dalam putusan yang dibacakan pada 27 Agustus 2018, Tamin divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara ditambah uang pengganti Rp 132 miliar.
Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni 10 tahun penjara.
Hingga kemudian, KPK menggiring empat hakim PN Medan ke Jakarta usai OTT pada Selasa (28/8/2018). Keempat hakim itu adalah yakni Ketua Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Marsuddin Nainggolan dan Wakil Ketua PN Medan, Wahyu Prasetyo Wibowo, Hakim Ad Hoc Merry Purba dan Hakim PN Medan Sontan Merauke Sinaga.
Namun, dari hasil pemeriksaan, hanya Hakim Ad Hoc Merry Purba yang ditetapkan tersangka. Ia diduga menerima uang suap perkara penjualan tanah aset negara sebesar 280 ribu dolar Singapura. Merry kini juga sudah dilakukan penahanan selama 20 hari, di Rumah Tahanan KPK Jakarta Timur.
Merry disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Baca Juga: Roy Suryo Klaim Sudah Kembalikan Aset Negara, Ini Kata Kemenpora
Sementara, Tamin disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 (1) a atau Pasal 13 Indang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Podana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
