Suara.com - Pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal Projo ramai diperbincangkan di sosial media. Mantan Panglima TNI itu disebut menyamakan kumpulan orang yang tergabung dalam relawan pendukung Joko Widodo (Jokowi) atau Projo dengan TNI-Polri.
Menanggapi hal itu, Moeldoko mengatakan, ada media yang salah mengutip pernyataannya.
"Itu salah ngutip saja. Saya bilangin kalau bicara soal nasionalisme, Projo harus sama dengan mereka (TNI-Polri)," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/9/2018).
Ia mengaku tidak bermaksud menyamakan Projo dengan TNI dan Polri.
"Bukan Projo sama dengan TNI-Polri. Kalau bicara soal nasionalisme, saya katakan sama Projo harus bisa menyamai TNI-Polri, begitu konteksnya," ujarnya lagi.
Diketahui, pernyataan Moeldoko itu langsung menuai kritik dari Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik.
Melalui akun Twitternya @RachlandNashidik, politikus Partai Demokrat itu menilai pernyataan Moeldoko bisa menjadi dasar aparat bisa kompromi di Pilpres 2019.
"Bahaya jika sebaliknya penyamaan ini berarti TNI dan Polri boleh bersikap partisan dan terlibat dalam politik praktis. Semoga kesalahan yang bodoh ini cuma kesalahpahaman. Tapi jika benar itu maksudnya, saya hadapi anda @GeneralMoeldoko," tulis Rachland.
Terkait itu, Moeldoko menegaskan pernyataannya saat bertemu dengan relawan Projo beberapa waktu lalu tidak ada kaitannya dengan keterlibatan TNI atau Polri dalam politik praktis.
Baca Juga: Sule Resmi Cerai dari Lina, Ke-4 Anak Pilih Dirawat Ayahnya
"Wah nggak ada hubungannya. Kami memberi semangat kepada Projo. Kalian kan nasionalisme sejati. Maka lihat itu TNI-Polri kalau nasionalisme," Moeldoko menjelaskan.
Ia menyebut Rachland sudah keliru menafsirkan pernyataannya.
"Keliru. Konteksnya dilihat. Kadang-kadang nggak melihat konteks begitu. Seperti kemarin saya bicara diancam begitu," kata Moeldoko.
