KPU Persilakan Demokrat Kalau Mau Teken Pakta Kampanye Damai

Reza Gunadha | Muhammad Yasir | Suara.com

Rabu, 26 September 2018 | 22:12 WIB
KPU Persilakan Demokrat Kalau Mau Teken Pakta Kampanye Damai
Capres nomor urut 01 Joko Widodo dan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto saat Mendeklarasikan Kampanye Damai dan Berintegritas di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (23/9). [Suara.com/Muhaimin A Untung]

Suara.com - KPU Tidak Wajibkan Partai Politik Menandatangani Komitmen Kampanye Damai

Komisi Pemilihan Umum angkat bicara terkait adanya partai politik peserta Pemilu 2019, yang belum menandatangani pakta deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan pada Minggu (23/9) akhir pekan lalu.

Anggota KPU Hasyim Ashari mengatakan, tidak mewajibkan partai politik untuk menandatangani  komitmen kampanye damai, karena bersifat sukrela.

Ia menuturkan, penandatangan komitmen kampanye damai sejatinya bersifat sukarela dan partisipatif yang semestinya diteken saat deklarasi tersebut.

Kendati begitu, menurutnya, KPU selalu terbuka dan akan menfasilitasi bagi pimpinan partai politik yang belum menandatangani komitmen tersebut bila ingin turut meneken.

"Bila ada pimpinan partai hadir dalam deklarasi, tapi tidak tandatangan, dan sekarang mau ikut meneken, tetap akan difasilitasi oleh KPU," kata Hasyim saat dihubungi Suara.com, Rabu (26/9/2018).

Ia berharap, ketua-ketua partai politik yang masih mau meneken pakta tersebut, untuk mendatangi kantor KPU.

Sebelumnya, Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat Ferdinan Hutahaean mengatakan, partainya akan tetap menandatangani komitmen kampanye damai bila memang diwajibkan oleh KPU.

Namun, menurutnya, bila KPU sendiri tidak mewajibkan untuk menandatanginya, dia mengklaim bahwa Partai Demokrat akan tetap berkomitmen untuk melaksanakan kampanye damai.

"Tanpa deklarasi itu juga kami (Partai Demokrat) tetap akan berkampanye damai. Demokrat tidak pernah punya catatan hitam dalam kampanye," tuturnya.

Untuk diketahui, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memilih walk out saat acara deklarasi kampanye damai Pemilu 219 yang diselenggarakan KPU pada minggu (24/9) di Monas.

SBY disebut memilih walkout dari acara itu, karena kecewa melihat pendukung pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi - Maruf Amin, membawa atribut kampanye yang sejatinya tidak diperbolehkan oleh KPU.

Oleh karena itu, Partai Demokrat kekinian diketahui tidak ikut menandatangani komitmen kampanye damai tersebut.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Ujian Kepekaan: Apakah Anda Individu yang Empati atau Justru Cuek?
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA SD: 15 Soal Matematika Kelas 6 Materi Bilangan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Matematika SMP 2026, Lengkap Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
15 Soal Simulasi TWK Paskibraka 2026
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi: 25 Soal UTBK SNBT 2026 dan Kunci Jawabannya
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔

Terkait

KPU Ajak Capres - Cawapres Ikut Gerakan Lindungi Hak Pilih

KPU Ajak Capres - Cawapres Ikut Gerakan Lindungi Hak Pilih

News | Rabu, 26 September 2018 | 20:57 WIB

Kecewa, SBY Tidak Tandatangani Prasasti Kampanye Damai

Kecewa, SBY Tidak Tandatangani Prasasti Kampanye Damai

News | Rabu, 26 September 2018 | 14:08 WIB

SBY Walkout, KPU: Padahal Dia Kami Perlakukan Istimewa

SBY Walkout, KPU: Padahal Dia Kami Perlakukan Istimewa

News | Selasa, 25 September 2018 | 20:45 WIB

SBY WO saat Deklarasi, KPU: Masak Teriak 2 Periode Provokatif?

SBY WO saat Deklarasi, KPU: Masak Teriak 2 Periode Provokatif?

News | Selasa, 25 September 2018 | 19:40 WIB

Terkini

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

Menuju Pemilu 2029 yang Berbeda, Titi Anggraini Soroti Potensi Keragaman Calon Pemimpin Nasional

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:41 WIB

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

33 Tahun Tragedi Marsinah, Aksi Kamisan ke-907 Soroti Militerisasi

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:38 WIB

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

Hantavirus: Antara Risiko Global di MV Hondius dan Kesiagaan di Pintu Masuk Indonesia

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 23:33 WIB

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

Jelaskan Istilah Mitra dengan Homeless Media, Bakom RI Beri Kronologi Pertemuan bersama INMF

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:34 WIB

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

Kaesang Lantik Pengurus DPW PSI Papua Tengah, Nama Jokowi Diteriakkan

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 22:00 WIB

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

Ada Kasus Pencabulan Anak di Balik Kasus Narkoba Etomidate WNA China

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:50 WIB

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

Pemerintah Bahas Pengelolaan Kepegawaian dan Keuangan Daerah

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:38 WIB

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

Wamendagri Bima: Sinkronisasi Program Pusat dan Daerah Penting dalam Penyusunan RKP

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:31 WIB

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

Geruduk DPRD DKI, Aktivis Endus 'Bau Busuk' Dugaan Korupsi Proyek RDF Rorotan Rp 1,3 Triliun

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:20 WIB

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara

News | Kamis, 07 Mei 2026 | 21:01 WIB